Syarifudin Yunus

Menghitung Pesangon Pekerja Saat PHK Versi UU Cipta Kerja

Oleh: Syarifudin Yunus,

(Pemerhati Pekerja dan Edukator Dana Pensiun)

BOGOR-KITA.com, JAKARTA – Undang-undang Cipta Kerja telah disahkan. Peraturan Pemerintah (PP) pun sedang disusun. Salah satu butir yang menarik adalah soal pesangon pekerja. Karena pesangon menjadi penting bagi pekerja manakala mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pada UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, Pasal 156 ayat (1) menyatakan “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”. Adapun acuan besarannya terdiri dari: a) uang pesangon (ayat 2), b) uang penghargaan masa kerja (UPMK) (ayat 3), dan c) uang penggantian hak (UPH) seperti cuti tahunan dan biaya ongkos pekerja (ayat 4). Patut diketahui, penggantian hak kesehatan dan perumahan dengan faktor 15% upah sudah tidak ada. Sebagai tambahan kompensasi PHK, UU Cipta Kerja Pasal 46A dan 46B pun mengatur adanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), skema baru berdasarkan  prinsip  asuransi sosial yang tidak mengurangi manfaat dari jaminan sosial lainnya, dan tidak menambah beban bagi pekerja/buruh.

Baca juga  Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi dalam Layanan Tahanan Rutan KPK

Bila pesangon diartikan uang yang diberikan sebagai bekal kepada pekerja saat diberhentikan dari pekerjaan atas alasan apapun. Maka untuk lebih jelasnya, berikut tabel perhitungan UP, UPMK, UPH sesuai dengan UU Cipta Kerja:

Tentu, lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan syarat, mekanisme, dan  kompensasi PHK akan diatur dalam Peraturan Pemerintah sesuai amanat Pasal 156 ayat (5) UU Cipta Kerja yang berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Nah, bila perhitungan di atas diimplementasikan, kira-kira kompensasi pesangon akibat PHK dapat diilustrasikan. Sebut saja, Si A seorang pekerja di Bekasi memiliki masa kerja 15 tahun dan upah 10 juta per bulan. Maka kompensasi PHK ilustrasinya seperti ini:

  • UP = 9 (sesuai masa kerja) X Rp. 10 juta = 90 juta
  • UPMK = 6 (sesuai masa kerja) X Rp. 10 juta = 60 juta
  • UPH = 1 (bila belum diambil) X Rp. 10 juta = 10 juta
Baca juga  PWI Kota Bogor Minta Tanggungjawab, Pemkot: Humas Tidak Mengundang

Kira-kira, total kompensasi yang diterima: Rp. 160 juta + 6 bulan upah dari JKP (BPJS TK/Pemerintah – dengan mekanisme yang akan diatur dalam PP)

Saat kapan kompensasi PHK diberikan kepada pekerja?

Pada UU Cipta Kerja Pasal 154A disebutkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat dilakukan pemberi kerja/perusahaan atas 14 alasan, yaitu: 1) penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan, 2) efisiensi, 3) tutup akibat kerugian, 4) tutup akibat force majeur, 5) ada kewajiban pembayaran utang, 6) pailit, 7) melakukan perbuatan yang merugikan pekerja/buruh, 8) pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri, 9) pekerja/buruh mangkir, 10) pekerja/buruh melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, 11) pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib, 12) pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja, 13) pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau 14) pekerja/buruh meninggal dunia. Alasan-alasan itulah yang bisa jadi acuan terjadinya PHK.

Harus dipahami, pesangon adalah kewajiban pemberi kerja/perusahaan. Namun nyatanya, masih banyak pesangon pekerja yang tidak dibayarkan sesuai aturan. Sebabnya: 1) tidak tersedianya dana pemberi kerja saat harus dibayarkan dan 2) kesadaran pemberi kerja yang masih minim untuk mendanakan pesangon, termasuk program pensiun. Bahkan disinyalir, saat ini hanya 7% pemberi kerja/perusahaan yang patuh memberikan pesangon sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga  OJK Puji Solusi Ridwan Kamil Bantu Warga Hadapi Rentenir

Maka terlepas dari besaran pesangon yang akan diatur dalam PP, intinya UU Cipta Kerja harusnya jadi momen untuk memulai pendanaan pesangon. Bukan hanya dicatat atau dibukukan dalam sistem keuangan perusahaan. Tapi harus dipisahkan dari kekayaan perusahaan. Agar saat dibutuhkan, dananya sudah tersedia.

Jadi soal pesangon, seharusnya bukan dilihat dari besar kecilnya. Tapi kemauan pemberi kerja untuk mendanakannya. Karena cepat atau lambat, pesangon pasti dibayarkan. Maka solusinya, pesangon harus didanakan pemberi kerja sesuai amanat UU Cipta Kerja. []



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *