Ilustrasi

Pejabat, Bergerak ke Dynamic Governance atau Bertahan di Zona Nyaman?

BOGOR-KITA.com – Belajar lagi ilmu bahasa, ilmu digital, belajar lagi teori-teori sosial yang baru, belajar lagi apa itu milenial, apa itu dynamic governance dan banyak lagi yang harus dipelajari.

Demikian dikemukakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (Emil) saat melantik 105 pejabat struktural di lingkungan Pemdaprov Jabar di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Jumat (1/2/2019).

Selain belajar ilmu-ilmu tadi, ada dua lagi pesan Ridwan Kamil kepada seluruh pejabat yang dilantik, yakni terkait integritas dan bekerja dengan hati.

Ridwan Kamil tidak main main dengan pernyataannya. Ia bahkan mengancam, jika ketiga hal tersebut tidak dilakukan maka para ASN yang dilantik akan dievaluasi kembali. “Kalau tidak dilaksanakan jangan harap karir dan kiprahnya di pemerintahan akan panjang karena saya dan masyarakat akan menilai,” tegasnya.

Soal integritas dan bekerja dengan hati mungkin sudah biasa. Yang baru adalah soal digital, milenial, ilmu sosial baru dan terutama adalah soal dynamic governance.

Apa itu dynamic governance? Seberapa urgennya bagi pemerintah, sehingga Ridwan Kamil mengancam, jika tidak dilaksanakan pejabat akan dievaluasi kembali?

Zona Nyaman

Dynamic governance bukan barang baru. Setidaknya, buku tentangnya sudah terbit tahun 2007, berjudul Dynamic Governance, Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore, ditulis oleh Neo Boon Song dan Geraldine Chen.

Buku ini merupakan kunci sukses membangun Singapura. Intinya sederhana saja, yakni kemampuan pemerintah Singpura menghadapi perubahan, ketidakpastian.

Seorang yang meresensi buku ini mengatakan, buku ini berisi pengertian secara mendalam tentang peran pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan dan menyediakan pelayanan publik dalam dunia yang selalu berubah-ubah, penuh dengan berbagai tantangan untuk menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi mutakhir yang tiada henti.

Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, pemerintah senantiasa membuat kebijakan agar dapat bekerja dan bersinergis dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Pada waktu yang sama, prioritas kebijakan pemerintah selalu berubah-ubah karena faktor-faktor internal maupun eksternal.

Dynamic governance sesungguhnya sudah menjadi bagian dari pemikiran Herakleitos, seorang filsut Yunani yang hidup sekitar 540-480 sebelum Masehi. Hanya saja istilahnya ketika itu bukan dynamic governance, melainkan pantarei. Tdetapi, dynamic governance atau pantarei, keduannya menggambarkan perubahan, atau suatu yang tidak statis.

Herakleitos menjadi terkenal justru karena kata perubahan yang dia sebut dengan pantarei itu. Ucapannya yang sangat terkenal berbunyi, panta rhei kai uden menei yang berarti, “semuanya mengalir dan tidak ada sesuatupun yang tinggal tetap.

Perubahan yang tidak ada henti-hentinya itu dibayangkan Herakleitos dengan dua cara. Pertama, seluruh kenyataan adalah seperti aliran sungai yang mengalir. “Engkau tidak dapat turun dua kali ke sungai yang sama,” demikian kata Herakleitos. Maksudnya, air sungai selalu bergerak sehingga tidak pernah seseorang turun di air sungai yang sama dengan yang sebelumnya.

Kedua, Herakleitos menggambarkan seluruh kenyataan dengan api. Bagi Herakleitos, api bukanlah zat yang dapat menerangkan perubahan-perubahan segala sesuatu, melainkan melambangkan gerak perubahan itu sendiri. Api senantiasa mengubah apa saja yang dibakarnya menjadi abu dan asap, namun api tetaplah api yang sama. Karena itu, melambangkan kesatuan dalam perubahan.

Pelopor Punjangga Baru, Sutan Takdir Alisyahbana, dalam bukunya “Kalah dan Menang” yang terbit edisi  perdana tahun 1978, juga menyebut istilah pantarei yang diartikannya sebagai, “semuanya mengalir.”

Proklamator dan Presiden RI yang pertama Bung Karno bahkan lugas dan lantang memperingatkan suatu negara yang tidak menyesuaikan kebijakannya dengan perubahan.

“Hukum besi sejarah telah mengajarkan betapa banyak negeri dan peradaban yang dahulu jaya dan berkuasa, kini hanya tersisa namanya di buku sejarah maupun artefak-artefaknya di museum. Dan sebaliknya negeri-negeri yang dulu tidak dikenal kini muncul ke percaturan dunia. Ibnu Khaldun dalam “Muqaddimah” menyebutnya siklus sejarah. Ya, kebangkitan diawali oleh orang-orang yang progresif. Dinikmati oleh orang-orang yang menyukai kesempurnaan. Lalu peradaban diakhiri orang-orang yang terlena dan terlelap. Berhenti belajar, berhenti berkarya, berhenti berubah. Oleh karena itu Arnold Toynbee mengatakan, “Civilizations die from suicide (bunuh diri, Red), not by murder (dibunuh, Red),” tulis Bung Karno.

Karena itu menjadi pertanyaan, mengapa Ridwan Kamil merasa perlu mengancam pejabat yang tidak belajar dynamic governance?

Tampaknya hal ini lebih karena banyaknya pejabat yang bermental anti-perubahan atau pejabat bermental mapan, bermental estabilishment yang memilih mempertahankan zona nyaman-nya masing-masing.

Kaum anti-perubahan ini terbiasa dan merasa lebih nyaman menjalani kehidupan seperti mesin yang berulang pada hal sama setiap hari, lepas dari bagaimana situasinya.

Pejabat bermental anti-perubahan atau pajabat yang takut keluar dari zona nyaman-nya ini bisa disebabkan beberapa faktor, mungkin karena takut mengalami bentuk perubahan apa yang terjadi, atau tidak mengerti faktor-faktor yang menyebabkan perubahan, atau malas berfikir hal-hal yang baru yang mengarah ke perubahan.  Pejabat seperti ini sudah merasa lebih baik tetap berada di zona nyamannya sendiri, lepas dari baghaimana pun situasi dan kondisinya.

Urgensi Dynamic Governance

Lalu apa itu dynamic governance, apa bedanya dengan good governance, dan apa urgensinya bagi pemerintah?

Konsep good governance menurut Peraturan Pemerintah No.101 tahun 2000, adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima seluruh masyarakat.

Sedangkan konsep dinamic governance adalah kemampuan pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan perubahan global yang cepat dan tidak menentu sehinga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai.

Prinsip-prinsip good governance tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam pasal 3 dan penjelasannya disebutkan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik meliputi, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas.

Sementara prinsip dynamic governance sebagaimana dikemukakan penulis buku Dynamic Governance yakni Neo Boon Song dan Geraldine Chen, bertumpu pada dua elemen penting.

Pertama budaya organsisasi pemerintah yang berorientasi pada integritas, tidak dapat disuap, meritocracy, pragmatis, multiracialism, rencana dan tujuan jangka panjang, kebijakan yang sesuai dengan kehendak masyarakat, pertumbuhan, stabilitas, bijaksana dan mandiri.

Elemen kedua memiliki kemampuan dinamis meliputi, thinking ehead atau berfikir ke depan,  thinking again atau kaji ulang, dan thinking across atau belajar dari pengalaman negara atau organisasi lain.

Konsep good governance dan dynamic berdasakan hal yang disebutkan di atas, dari segi prinsip-prinsip, sesungguhnya tidak jauh berbeda.

Namun, jika dikaji labih mendalam, dan mengacu pada praktiknya, dapat disimpulkan bahwa konsep good governance cenderung mementingkan kepatuhan pada prosedur (yang sudah dibakukan). Para pejabat mungkin memiliki kemampuan dinamis, seperti thinking ehead, thinking again, dan thinking across, tetapi takut keluar dari prosedur yang mungkin sudah dibakukan.

Pada titik ini perbedaan antara good governance dan dynamic governance.  Mengacu pada kemampuan dinamis, seperti thinking ehead, thinking again, dan thinking across, maka konsep dynamic governance mendorong pejabat melanglang-buana, baik secara literasi, studi banding, memotret secara kritis situasi masayarakatnya, dan menyesuaikan kebijakan dengan dinamika yang terjadi. Singkatnya, pejabat harus berorientasi pada apa yang sesungguhnya sudah lama dikenal di Indonesia yakni out of the box thingking.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disebut-sebut sebagai salah seorang yang dinilai memiliki kemampuan (able people) dalam melaksanakan dynamic governance, yang berkemampuan dan memiliki keberanian kuat melakukan perubahan dan tetap memegang teguh pada prinsip integritas, dan mampu menggunakan prinsip thinking ahead, thinking again, dan thinking across.

Dalam praktiknya, Ridwan Kamil memang cepat menyesuaikan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan dinamika yang terjadi utamanya terkait dengan perkembangan teknologi informasi, ditandai antara lain dengan deklarasi Provinsi Jabar sebagai provinsi digital dan lain sabagainya.

Perubahan nyata yang melanda dunia saat ini adalah kemajuan teknologi informasi. Perkembangan  teknologi informasi kemudian melahirkan apa yang disebut dengan zaman now.

Paradigma zaman now jelas sangat berbeda dengan paradigma zaman old. Seperti apa perbedaan paradigmatik antara zaman now dan zaman old itu? Banyak pendapat dalam hal ini. Namun satu hal dapat dikemukakan sebagai kontras adalah pernyataan mantan Presiden Amerika John F Kennedy yang sangat terkenal dan kecenderungan anak-anak zaman now yang viral.

Pernyataan Kennedy yang terkenal itu berbunyi, “Jangan tanyakan apa yang negara dapat perbuat untuk Anda, tetapi tanyakanlah apa yang dapat Anda perbuat untuk negara.” Sedang kecenderungan anak-anak zaman now adalah sebaliknya, kata mereka, “me time.”

Jika suatu pejabat pemerintah tidak menyadari zaman now berbeda secara paradigmatik dengan zaman old, maka pejabat tersebut mungkin hanya akan menyesuaikan perkembangan teknologi informasi prilaku umum yakni membuat akun media sosial saja.

Tetapi sebaliknya, jika seorang pejabat memahami perubahan atau dinamika yang dibawa oleh teknologi informasi yang bersifat paradigmatik itu tadi, maka pemerintah tersebut niscaya akan tergesa-gesa menyesuaikan kebijakannya misalnya menciptakan berbagai aplikasi yang memudahkan masyarakatnya berkomunikasi, saling tukar informasi dan bertransaksi dengan mudah dan lebih menguntungkan.

Pejabat tersebut juga akan mendorong masyarakatnya untuk menggunakan teknologi informasi yang memberikan kemudahan  dan kraktisan luar biasa itu.

Dalam pertanian misalnya dikenal istilah Pertanian 4.0. Dalam hal ini, pemupukan misalnya tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan melalui drone dan lain sebagainya yang lebih cepat, lebih efisien.

Karena itu, adalah wajar jika Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, “tega” mengancam pejabat di bawahnya akan dievaluasi jika tidak mempelajari dynamic governance tadi. Ridwan Kamil sekaligus mengajak pejabatnya untuk mengubah paradigma zaman old, dan masuk zaman now, thinking ahead, thinking again,  thinking across, out of the box thinking.  [] Petrus Barus, Pendiri dan Pemimpin Redaksi BOGOR-KITA.com



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *