Setelah digusur PKL menuntut direlokasi
BOGOR-KITA.com – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak matang menata pedagang kaki lima (PKL). Hal ini yang membuat munculnya ketidakjelasan setelah penertiban. “Wajar kalau PKL terus menagih tempat relokasi, karena sampai saat ini mereka tidak bisa berjualan,” kata Ketua Komisi B DPRD Kota Bogor, Teguh Rihananto kepada PAKAR di Bogor, Kamis (16/10).
Penilaian tidak matang itu, menurut Teguh, bukan asal sebut, melainkan setelah melakukan pembahasan dengan beberapa dinas terkait. Hasilnya, PKL jangan sampai dikorbankan seperti sekarang ini.
Dalam kaitan ini pula Teguh mengatakan dapat memahami mengapa PKL terus menagih tempat relokasi. “Karena ada hak mereka yang hilang,” katanya.
Sebab itu, imbuh Teguh, ke depan, jika walikota mengeluarkan kebijakan terkait tempat relokasi, harus hati-hati, perencanaan harus matang, sebab tanpa perencanaan matang, percuma PKL direlokasi. “PKL tak boleh dicuekin, harus diperhatikan," jelas dia.
Terkait rencana terbaru pemkot yang menyediakan tempat relokasi sementara di Pasar Merdeka, menurut Teguh, belum ada pembicaraan dengan Komisi B. "Tapi di manapun ditempatkan, terlebih dahulu harus difasilitasi dan disupport, disiapkan semuanya, setelah itu baru dipindahkan. Pemkot juga harus mendorong agar tempat relokasi yang disiapkan ramai. Jadi harus ada edukasi, jangan sekadar bilang dilarang berjualan di MA Salmun, PKL pindah ke Pasar Merdeka, tetapi tidak ada support dan sosialisasinya minim," pungkas Teguh.[] Harian PAKAR/Admin
