BOGOR-KITA.com – Tahun 2017, Kota dan Kabupaten Bogor Bogor masuk tahun politik, jelang pilkada serentak 2018, dilanjutkan pemilu presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg) tahun 2019. Suhu politik mulai tahun politik 2017 sampai 2019 akan semakin meningkat. Aktivitas politik, pencitraan, aneka tektok dan rekayasa politik akan bermunculan, tidak tertutup kemungkinan merugikan masyarakat.
Menanggapi hal ini, pengamat kebijakan publik dari LSM Lekat, Abdul Fatah dalam percakapan dengan BOGOR-KITA.com di Bogor, Sabtu (22/10/2016) mengatakan, salah satu yang bisa merugikan masyarakat dalam hal ini adalah apabila para politisi mengutak atik atau menggiring APBD ke arah kepentingan politiknya. Oleh sebab itu Abdul Fatah menilai perlunya mengkritisi penyusunan RAPBD 2017 mendatang. “Saya menyiapkan diri mengkritisi RAPBD 2017, baik kota maupun kabupaten bogor. Saya akan cermati indikasi tak sedap yang mengarahkan APBD untuk kepentingan sendiri,” kata Fatah.
APBD 2017 Kota Bogor, menurut Fatah, berpotensi diarahkan oleh politisi baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama-sama. Sebab, Walikota Bima Arya, atau Wakil Walikota Usmar Hariman, atau para ketua partai kemungkinan akan maju dalam pilkada serentak 2018 mendatang. Oleh sebab itu mereka berkepentingan mengarahkan APBD ke konstituen mereka dengan kamuflase berbagai program. Yang berbahaya adalah apabila para politisi bakal calon walikota tersebut kompromi dan bagi bagi kapling APBD untuk diarahkan pada masing-masing konstituen. “Kita tidak bisa curiga, tetapi kondisi seperti itu harus diwaspadai menginat dana ikut pilkada itu tidak kecil,” tanda Fatah
Bupati Bogor Nurhayanti mungkin tidak akan mencalonkan diri. Namun demikian, penyusunan APBD Kabupaten Bogor harus tetap diwaspadai karena tetap berpotensi diarahkan oleh para ketua partai yang sudah mengambil ancang-ancang ikut dalam pilkada serentak 2018.
Fatah mengimbau pemerintah dan politisi di DPRD agar merumuskan RAPBD 2017 secara transparan dan harus tetap diarahkan murni untuk mensejahterakan dan memajukan Bogor
“Pemerintah dan DPRD harus buktikan berani transparansi sejak perencanaan dan saat sudah disahkan dalam bentuk dokumen APBD serta dalam pelaporan APBD,” tandas Fatah
Saat ini pun, imbuh Fatah, pemkot maupun pemkab sudah seharusnya open ekspos kebijakan umm APBD agar bisa dilihat dan dinilai oleh masyarakat. “Berani gak? Kalau APBD diarahkan murni untuk kesejahteraan dan kemajuan Bogor pasti berani. Tapi kalau APBD-nya bermuatan kepentingan lain dan sudah diniatkan dikapling untuk balas jasa atau modal politik pilkada maupun pileg, pasti tidak berani terbuka ke publik,” tutup Fatah yang dikenal kritis. [] Admin
