BOGOR-KITA.com – Kalau memang kedua kepala daerah, Kabupaten dan Kota Bogor sudah sepakat mengangkat dan merealisasi wacana pemekaran Povinsi Bogor Raya, segeralah disusun langkah-langkah kongkret. Karena, kalau hanya sekedar wacana sudah dari dulu bergulirnya. Sehinngga kalau saat ini masih bicara wacana, maka tidak ada langkah maju sedikitpun.
Hal ini dikemukakan pengamat politik dari Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitriadi kepada BOGOR-KITA.com, Selasa (13/8/2019) menanggapi wacana Provinsi Bofor Raya yang digaungkan kembali oleh Walikota Bogor Bima Arya dan ditanggapi oleh Bupati Bogor Ade Yasin dengan mengatakan, layak dipertimbangkan.
Langkah-langkah konkret itu menurut Yusfitriadi penting untuk memperlihatkan keseriusan.
Karena, sebetulnya wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya bukan wacana baru. Sebelumnya, di era Bupati Rachmat Yasin juga sudah sempat mengemuka. Namun muncul lagi, mungkin karena “latah isu”, di mana isu pemekaran kabupaten, penambahan wilayah Kota Bogor sedang menjadi wacana yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat Bogor.
Isu pemekaran itu sendiri, kata Yusfitriadi, bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi biasa-biasa saja. Karena baik secara politik maupun normatif sudah diatur dalam undang terkait pemekaran sebuah wilayah.
Selain itu, wacana Kabupaten Bogor Barat sejak tahun 2000 sampai saat ini belum juga bisa diwujudkan. Begitupun isu pemekaran Bogor Timur, baru kemaren disetujui oleh paripurna DPRD Kabupaten Bogor, sehingga masih panjang perjalanannya. Apalagi perluasan wilayah Kota Bogor yang peraturan pemerintahnya pun belum ada. Sekarang muncul lagi wacana pemekaran propinsi yang sudah diberi nama Provinsi Bogor Raya.
Namun, sebagai wacana isu pembentuka Provinsi Bogor Raya sah-sah saja. Namun tentu kalau memang serius harus konprehensif kajiannya, jangan sampai sebatas wacana dan hanya untuk kepentingan para elit bukan untuk kepentingan masyarakat. Karena akan sangat banyak hal yang harus menjadi kewajiban dan yang harus dipersiapkan untuk rencana pemekaran sebuah wilayah termasuk propinsi.
“Kalau memang kedua kepala daerah, Kabupaten dan Kota Bogor sudah sepakat diangkat wacana pemekaran propinsi untuk direalisasikan, segeralah disusun langkah-langkah kongkret. Karena, kalau hanya sekedar wacana sudah dari dulu bergulirnya. Sehinngga kalau saat ini masih wacana, maka tidak ada ada langkah maju sedikitpun,” tutup Yusfitriadi. [] Hari
