Neta S Pane
BOGOR-KITA.com – Meski pelaku begal yang dikeroyok dan dibakar massa terus meningkat, tetapi aksi pembegalan masih terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kesulitan ekonomi dan sempitnya lapangan kerja tampaknya membuat berbagai pihak tetap nekat melakukan kejahatan begal, walau ancaman kematian akibat dikeroyok massa mengancam.
Dalam siaran pers yang diterima BOGOR-KITA.com, Rabu (1/4/2015), Indonesia Police Watch (IPW) mencatat, selama tiga bulan terakhir, yakni dari Januari hingga Maret 2015, ada 20 begal yang dikeroyok dan dibakar massa. Dari jumlah itu 11 begal tewas dan 9 luka berat. Sebagian besar begal yang tewas dan luka mengalami luka parah di bagian kepala.
Jateng menjadi daerah paling rawan aksi pengeroyokan begal, yakni ada 5 kasus, yang 4 di antaranya terjadi di Sukoharjo. Jabar menduduki posisi kedua, dengan 4 kasus. Lampung dan Jakarta 2 kasus. Banten dan Sumsel 1 kasus.
Usia begal yang dikeroyok tergolong produktif, yakni 17 sampai 40 tahun ada 15 orang, usia di atas 40 tahun ada 3 orang, dan usia 15 tahun ada 2 orang. Para begal ini tergolong sadis. Sebagian besar korban mereka bacok dan tembak. Mungkin karena itu massa tak segan-segan mengeroyok begal sampai mati. Artinya, tindakan main hakim sendiri adalah wujud dari kekesalan masyarakat terhadap pelaku kriminal dan ketidakpuasan masyarakat terhadap proses hukum serta ketidakpercayaan pada aparat keamanan.
Polisi sendiri sebenarnya sudah bekerja keras memberantas begal. Bahkan jumlah begal yang ditembak polisi cukup banyak, lebih banyak dari yang dikeroyok massa. Dalam tiga bulan terakhir IPW mencatat, ada 43 begal yang ditembak polisi. Sebanyak 14 di antaranya tewas dan 29 luka.
Jakarta Barat menjadi kawasan yang paling banyak penembakan terhadap begal, yakni 18 orang. Urutan kedua Bekasi, ada 8 begal yang ditembak, 6 di antaranya tewas.
Namun aksi pembegalan masih saja marak. Dalam seminggu terakhir misalnya, hampir setiap hari di berbagai daerah aksi pembegalan masih terjadi. Kesulitan ekonomi, apalagi setelah harga-harga kebutuhan tidak terkendali, menjadi salah satu faktor kejahatan jalanan kian marak. Agaknya pemerintahan Presiden Jokowi perlu mencermati fenomena ini. [] Admin
