BOGOR-KITA.com – Salah satu yang menjadi sasaran pertanyaan terkait APBD adalah berapa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)? Tetapi lain di Kabupaten Bogor. Yang pertama ditanya adalah, bagaimana SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)? Isu SILPA lebih dominan ketimbang isu peningkatan PAD.
Senin (26/11/2018), Bupati Nurhayanti menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bogor. Salah satu hal yang ditunggu adalah berapa angka SILPA tahun 2018 ini?
Hal ini terjadi karena sejak Bupati Nurhayanti, Pemkab Bogor tak pernah bebas dari SILPA. Kalau angkanya kecil, biasa. Tetapi SILPA Kabupaten Bogor cukup besar. Tahun 2014, tahun pertama Nurhayanti menjadi Bupati Bogor setelah ditinggal Rachmat Yasin, angka SILPA mencapai Rp1,101 dari total APBD Rp4,7 triliun
Tahun 2015 angka SILPA lebih tinggi lagi mencapai Rp1,132 triliun. SILPA tahun 2016 turun dan berada di bawah angka Rp800 miliar. SILPA pada tahun 2017 turun lagi menjadi Rp680 miliar.
Bagaimana SILPA Tahun 2018? Terancam meningkat lagi. betapa tidak, total APBD 2018 sebesar Rp7,6 triliun. Sampai akhir Nopember dana yang belum terserap mencapai Rp3 triliun.
Namun, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Didi Kurnia masih optimis. Sebab, banyak anggaran belum terserap yang harus dibayarkan Desember 2018.
Anggaran paling banyak mengendap yaitu belanja langsung. Baru sebanyak 41 persen belanja langsung dicairkan. Jika dinominalkan jumlah yang dibelanjakan baru sebesar Rp1,6 triliun dari total keseluruhan Rp3,9 triliun. Sedangkan untuk belanja tidak langsung baru terserap 80 persen. Jika dinominalkan, terserap Rp3 triliun dari total keseluruhan Rp3,7 triliun.
“Banyak yang belum penagihan. Target akhir untuk belanja langsung sampai tanggal 26 Desember,” katanya usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Senin (26/11/2018).
Silpa yang tinggi dapat dimaknai dua hal. Pertama, bahwa daya serap pelaksanaan APBD kurang maksimal atau lebih sering kita kenal dengan kinerja birokrasi kurang maksimal.
Kedua, perencanaan APBD disusun dengan estimasi yang kurang matang, sehingga antara target pendapatan dan belanja tidak balance.
Dalam pandangan masyarakat awam, tingginya SILPA bisa menimbulkan tafsir yang jauh lebih buruk, yaitu pemerintah gagal mengalokasikan kemampuan sumber keuangannya untuk mendukung belanja pada sektor pelayanan publik, mengingat pada saat penyusunan APBD terdapat ribuan program yang tidak dapat didanai, baik itu melalui mekanisme perencanaan regular (musrenbang), maupun perencanaan yang bersifat aspiratif.
Birokrasi memang selalu mempunyai alasan pembenar terhadap tingginya SILPA, antara lain proyeksi pendapatan yang muncul pada saat APBD telah ditetapkan, pendapatan yang melampaui proyeksi, efisiensi belanja barang/jasa. [] Admin
