Ilustrasi

Pemkab Bogor Ancam Tolak Modal Tambahan PT Sayaga Wisata

BOGOR-KITA.com –  Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) tambahan untuk PT Sayaga Wisata terancam ditolak. Sebab, sampai kini Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bogor yang tengah membahas hal tersebut, belum menerima laporan alokasi PMP tahap pertama sebesar Rp75 miliar.

Wakil Ketua Pansus PMP PT Sayaga Wisata, Yuyud Wahyudin mengatakan, akan banyak pertimbangan yang harus dicermati DPRD Kabupaten Bogor sebelum mengabulkan permohonan penambahan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor itu.

Salah satunya adalah transparansi penggunaan PMP tahap pertama yang digunakan untuk membangun Hotel Sayaga di Jalan Tegar Beriman.

“Kita terus mengkaji, realistis atau tidak permintaan penambahan modal itu. Makannya kami ingin menerima terlebih dahulu alokasi PMP tahap pertama itu,” ujar Yuyud di Cibinong, Jumat (16/11/2018).

Yuyud mengaku pihaknya tak ingin mengulang kesalahan yang sama, di mana PMP tahap pertama yang disetujui DPRD Kabupaten Bogor tidak digunakan dengan baik oleh PT Sayaga Wisata, karena pembangunan Hotel Sayaga meleset target penyelesaiannya.

Yuyud mengatakan, akan menghadirkan tim independen yang sudah melakukan kajian terkait investasi PMP PT Sayaga Wisata.

“Akan kita minta tim independen hadir dalan rapat untuk memaparkan hasil kerjanya,” tegas Yuyud.

Lebih lanjut, Yuyud mengatakan, dari laporan yang dipaparkan oleh PT Sayaga Wisata, nantinya akan terlihat sejumlah problem yang tengah dihadapi. Termasuk mengenai mangkraknya pembangunan Hotel Sayaga di Jalan Tegar Beriman.

“Kita belum dengar secara resmi tentang masalah yang sekarang ini,” terang Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor ini.

Namun begitu, Yuyud mengaku DPRD menyadari bahwasannya dalam mengelola objek wisata termasuk hotel, memerlukan anggaran yang cukup besar. Dia menilai, pada PMP tahap pertama, Pemkab Bogor mengambil langkah prudent (hati-hati) karena pembentukan Direksi Sayaga sendiri baru dibentuk, sehingga kekompakan kinerja belum teruji.

PMP tahap kedua atau tambahan ini akan membulatkan PMP awal PT Sayaga Wisata yakni Rp 157 miliar.

Bupati Bogor, Nurhayanti menjelaskan, total PMP untuk PT Sayaga Wisata tersebut terbagi dua, yakni Rp78 miliar berupa aset, dan Rp79 miliar berupa uang.

“Karena ada kajian akademis. Peraturan mempersyaratkan ada kajian (untuk PMP),” jelas Nurhayanti.

Sebelumnya Direktur Utama PT Sayaga Wisata, Supriadi Jufri mengatakan, meski sudah menerima penyertaan modal pemerintah sebesar Rp75 miliar, anggaran tambahan masih dibutuhkan untuk mengembangkan pembangunan hotel.

“Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Kabupaten Bogor meminta kami untuk mengembangkan hotel. Namun untuk meningkatkan fasilitas hotel tersebut, dibutuhkan setidaknya sekitar Rp 125 miliar,” kata Jufri.

“Sayaga diminta mencari sumber dana lain. Opsi awal itu meminjam tambahan bank dengan catatan menjaminkan aset. Namun, aturan Permendagri 54 tahun 2017 yang diterbitkan Februari 2018, tak memungkinkan untuk aset itu ke bank,” tuturnya.

Menurut Jufri, permintaan Bapemperda itu harus didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Ia mengaku menyarankan opsi penambahan modal kepada pemerintah melalui pinjaman dengan jaminan dari Pemkab Bogor.

“Selain penyertaan modal bisa juga pinjaman. Tetapi biar menjadi keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karna harus melalui persetujuan Mendagri. Tapi alangkah lebih baiknya jika ada jaminan dari Pemkab Bogor,” terangnya.

Jufri mengaku tak hanya Bapemperda yang menyarankan untuk melakukan pengembangan hotel, penasehat investasi juga merekomendasikan hal yang sama. “Hotel harus dibesarkan jangan tanggung. Karena akan bersaing dengan Sentul Renotel, Hotel Lorin, Renotel Olympic.  Paling tidak nanti setera Renotel Olympic,” paparnya.

PT Sayaga Wisata sendiri diketahui telah menghabiskan anggaran PMP pada tahap pertama sekitar Rp75 miliar untuk pembangunan Hotel Sayaga. Sedang total PMP awal diajukan sebesar Rp 157 miliar. Sisa tahap kedua ini menjadi krusial karena hingga saat ini, BUMD tersebut belum bisa memastikan kapan hotel bintang tiga di Jalan Tegar Beriman itu selesai.

Direktur Operasional PT Sayaga Wisata Kabupaten Bogor, Ivan Fadillah menambahkan, pengajuan PMP tersebut untuk pengembangan proyek milik Sayaga mulai dari Hotel Sayaga hingga tempat-tempat wisata.

Kembali ke soal ajuan tambahan modal, hal ini kembali kepada kajian investasi yang dibuat sejak awal didirikannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor.

“Pengajuan PMP  tambahan itu untuk pemenuhan rencana kerja dan pembangunan sesuai kajian investasi yang dibuat saat awal didirikannya BUMD dan tambahan penyertaan modal berupa lahan yang akan dikelola oleh Sayaga,” tegas Ivan.

Pengamat Kebijakan Publik, Yus Fitriadi menilai belum melihat proyeksi PT Sayaga Wisata pasca mendapatkan proyek besar pembangunan Hotel Sayaga di  Jalan Tegar Beriman.

“Harus ada reorientasi terkait pembentukan BUMD. Mau ngapain sih dibentuk BUMD tersebut, ke mana arahnya, bagaimana blue print kontribusi konkret terhadap pemerintah. Sehingga kalau arah sudah ada, akan terlihat tujuan dari BUMD itu,” jelas Yus.

Reoritentasi tersebut juga sebagai bagian penting sebelum SDM dibenahi. “Apalagi seperti BUMD Sayaga, hingga hari ini, jangankan kinerjanya, perencanaan kerjanya akan ke arah mana BUMD itu digerakan pun tidak jelas,” cetus Yus.

Ia berharap Pemkab Bogor serius menangani masalah ini dan seharusnya ada kontrak yang tegas yang dipegang teguh oleh pemkab dan BUMD nya.

“Jadi ketika SDM selama setahun memimpin BUMD tidak mampu memberikan kontribusi apapun terhadap pemkab, maka harus segera dievaluasi. Selama ini pemkab tidak tegas, sehingga kelimpungan sendiri menangani masalah BUMD, setelah ada masalah baru ramai, padahal indikasi bermasalahnya BUMD kan tidak terjadi tiba-tiba,” Yus menegaskan. [] Admin/PKR

 



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *