Pemkab Bogor dan Polres Bogor Bentuk Tim Khusus Berantas Pungli
BOGOR-KITA.com, CIBINONG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Polres Bogor sepakat membentuk tim khusus lintas instansi untuk mempercepat penanganan pungutan liar (pungli) di wilayah Kabupaten Bogor. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, agar penanganan pungli tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam rapat yang dipimpin Wakapolres Bogor, Rizka Fadhila, pada Selasa (14/4/2026). Rapat dihadiri sejumlah perangkat daerah, di antaranya Inspektorat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor, serta Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Daerah.
Pemkab Bogor dan Polres Bogor menargetkan tim khusus tersebut segera terbentuk dan langsung bergerak dalam waktu dekat sebagai bagian dari komitmen pemberantasan pungli secara berkelanjutan. Tim ini akan melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI untuk memperkuat upaya penertiban yang selama ini telah dilakukan, termasuk oleh Satpol PP.
Hasil kegiatan di lapangan nantinya akan ditindaklanjuti melalui kajian yustisi guna menilai aspek penegakan Peraturan Daerah (Perda), termasuk kemungkinan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang ditemukan.
Operasi tim akan difokuskan pada titik-titik rawan pungli yang menjadi perhatian publik, seperti kawasan wisata Puncak dan area sekitar Stadion Pakansari. Selain pungli, rapat juga menyoroti persoalan lain di kawasan tersebut, seperti maraknya kehilangan kendaraan di area parkir.
Dalam rapat tersebut, Rizka Fadhila menegaskan pentingnya gerak cepat dan sinergi antarinstansi dalam merespons berbagai isu pungli di masyarakat. Menurutnya, pembentukan tim ini bertujuan memastikan penanganan pungli dilakukan secara terpadu dan efektif.
Agenda awal tim akan difokuskan pada pemetaan kekuatan personel, pembagian tugas yang jelas, serta penentuan langkah cepat yang dapat segera dilaksanakan agar tidak kehilangan momentum.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor, Ferdinando Selmi Pardede, menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan tim lintas instansi tersebut sebagai langkah konkret mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Dengan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat, kami optimistis praktik pungutan liar dapat ditekan serta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin meningkat,” ujarnya. [] Hari
