Wali Kota Bogor Lantik 15 Pejabat, Ini Daftarnya
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, melantik dan mengalihkan tugas pejabat administrator serta pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Jumat (17/7/2026).
Pelantikan dan alih tugas tersebut dilakukan pada sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Sosial, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bogor, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan, Kecamatan Tanah Sareal, Dinas Lingkungan Hidup, RSUD Kota Bogor, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (Dinkukmdagin), Satpol PP, serta Kelurahan Ciluar, Sukadamai, Muarasari, dan Rancamaya.
Sebanyak 15 pejabat yang dilantik merupakan bagian dari tour of duty di lingkungan Pemkot Bogor. Dedie Rachim mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memetakan kompetensi, potensi, latar belakang, serta pengalaman aparatur agar sesuai dengan kebutuhan organisasi.
“Keinginan masyarakat itu datangnya bertubi-tubi. Jadi saya akan terus melaksanakan proses rotasi, mutasi maupun promosi dalam waktu dekat dengan penuh harapan agar apa yang diharapkan masyarakat terwujud,” kata Dedie Rachim.
Ia menegaskan, penempatan pejabat bukan didasarkan pada usulan atau permintaan pihak tertentu, melainkan berdasarkan kebutuhan organisasi agar pemerintah mampu menjalankan tugas sesuai harapan masyarakat.
Kepada para pejabat yang dilantik, Dedie Rachim meminta agar menjalankan berbagai program strategis Kota Bogor maupun program nasional, di antaranya di bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, lingkungan hidup, penataan aset, kewilayahan, pendidikan, infrastruktur, serta pengembangan sumber daya manusia.
Khusus kepada BKAD, Dedie Rachim meminta percepatan implementasi Sistem Manajemen Aset Daerah (SIMASDA) untuk memetakan, memantau, dan mengoptimalkan pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bogor.
“Setelah ini dilakukan percepatan, maka bisa terlihat mana yang sudah termanfaatkan dengan baik, mana saja yang harus ditingkatkan, mana lokasi strategis. Aset itu kan ada ribuan, makanya harus tersistem, harus didigitalisasi,” ujarnya.
Menurutnya, digitalisasi aset akan membuat penyusunan kebijakan menjadi lebih terukur. Selain itu, aset pemerintah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya.
“Kemudian tata kelola juga lebih baik dan harapannya nanti bisa dijadikan sebagai basis data Kota Bogor yang nanti bisa ditampilkan juga di dalam command center,” katanya.
Di sektor lingkungan hidup, Dedie Rachim meminta agar persiapan pembangunan dua proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), yakni PSEL Galuga untuk Bogor Raya dan PSEL Kayumanis, terus dikawal.
“Ini dua proyek yang menurut saya harus betul-betul dikawal, karena ada kaitan dengan pemerintah pusat, ada kaitan dengan Danantara, PLN, kemudian juga pelaksana kegiatan ada dua. Jadi, dengan total jumlah kurang lebih 2.500 ton sampah per hari yang harus diserap, maka tentu tata kelola dan manajemennya juga harus baik,” ujar Dedie Rachim.
Selain itu, ia juga meminta agar pembangunan SMAN 11, Ring Road R2, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kota, penataan pedagang kaki lima (PKL), pendataan masyarakat miskin, penyaluran bantuan sosial, serta program peningkatan kesejahteraan masyarakat terus mendapat perhatian.
“Pastikan bahwa persoalan pendataan masyarakat berjalan dengan sebaik-baiknya sehingga bantuan kepada masyarakat itu tepat sasaran,” katanya.
Dedie Rachim berharap pelantikan dan alih tugas tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur sipil negara.
Ini daftar 15 pejabat yang dilantik
