BOGOR-KITA.com, RUMPIN – Kerusakan sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Kecamatan Rumpin yang menjadi akses penghubung dengan berbagai kecamatan lainnya seperti Kecamatan Cigudeg, Gunungsindur, Ciseeng dan Leuwiliang menjadi sebuah cerita lama yang terus menerus berlanjut. Pasalnya, beberapa ruas jalan dan jembatan tersebut, sudah seringkali diperbaiki namun kembali rusak.
Menurut Junaedi Adi Putra, Ketua Aliansi Gerakan Jalur Tambang (AGJT), kerusakan sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan tersebut sudah seharusnya segera menjadi bahan analisa dan evaluasi kebijakan bagi Pemkab Bogor dan Pemprov Jawa Barat, melalui berbagai OPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Dinas Perhubungan dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral serta berbagai dinas lainnya yang terkait. “Akar masalahnya harus diselesaikan dulu secara tuntas. Diantaranya penertiban usaha tambang, membuat jalur khusus tambang, membuat peraturan ketat pembatasan tonase angkutan tambang dan lainnya,” tegas Alumnus Umpan 2013 ini, Minggu (2/2/2020).
Putra Rumpin ini menjelaskan, saat ini kerusakan sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan. Selain memiliki potensi resiko bahaya yang cukup tinggi, kerusakan yang terjadi juga seolah menjadi proyek abadi yang hanya memboroskan anggaran uang rakyat. “Lihat saja salah satunya, jembatan Leuwiranji penghubung Rumpin Gunungsindur, baru tahun 2019 lalu dibangun, sekarang kondisinya sudah mulai rusak lagi. Baud – baud mulai kendor, konstruksi besi mulai berkarat (korosi-red) dan jika dilalui kendaraan berat sangat terasa getaran dan bergoyang,” ungkapnya.
Penelusuran awak media ini, kerusakan jalan dan jembatan di wilayah Kecamatan Rumpin memang terus terjadi setiap tahun. Dari sejumlah data, fakta dan analisa sejumlah pihak, hal ini terjadi akibat tingginya mobilitas dan banyaknya lalu lintas angkutan tambang dengan volume muatan bahan tambang puluhan ton. Beberapa jalan dan jembatan utama di wilayah tersebut mengalami rusak dengan skala kerusakan ringan hingga berat.
Di antaranya Jembatan Leuwiranji penghubung Kec. Rumpin dan Gunungsindur dan Jembatan Garendong penghubung Rumpin dan Ciseeng. Kedua jembatan ini terakhir dibangun tahun 2019 namun tahun ini kembali sudah kembali rusak parah. Jembatan Paranje, penghubung Kec. Rumpin dan Leuwiliang serta Ciampea, terakhir dibangun tahun 2017. Saat ini kondisi rusak parah akibat longsor. Sementara Jembatan Rengas Jajar penghubung Kec. Rumpin dengan Cigudeg dan Parungpanjang mengalami rusak sedang.
Sementara untuk infrastruktur jalan yang rusak diantaranya, ruas jalan kelas Kabupaten sepanjang (+-) 9 kilometer dari Janala, Sukasari, Cicangkal ke Lewiranji rusak. Bahkan beberapa ruas jalan yang sudah di perbaiki tahun 2019 lalu juga sudah mulai retak kembali, seperti di ruas Simpang Asem-Lewiranji. Selanjutnya, ruas Jalan Gn. Maloko – Malahpar sepanjang 2,5 kilometer yang menghubungkan Kec. Rumpin dan Desa Dangdang Kab. Tangerang juga rusak. Demikian pula kondisi ruas jalan Ciaul – Janala hingga Cicangkal sudah rusak. “Kerusakan jalan tersebut juga disebabkan banyaknya truk material tambang yang parkir di sepanjang badan jalan. Hal ini juga mempercepat kerusakan jalan,” imbuhnya.
Junaedi menjelaskan, seharusnya pemerintah bisa menjamin rasa aman dan nyaman masyarakat dengan tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan yang baik. Dia menuturkan, selain untuk menunjang berjalannya roda ekonomi masyarakat dan pemerataan pembangunan, tentu infrastruktur jalan dan jembatan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan sosial manusia. “Kami meminta dan mendesak agar pemerintah membuat konsep pembangunan yang terencana dan sistematis, dan membuat peraturan yang menjamin terjaganya sarana publik seperti jalan dan jembatan,” cetusnya.
Dirinya juga meminta Pemkab Bogor dan Pemprov Jawa Barat segera menyelesaikan satu – satu masalah yang terjadi di Rumpin dan wilayah eksploitasi tambang. Dia menegaskan, jangan karena bolak balik mengurusi dan memperbaiki masalah kerusakan infrastruktur, sehingga masalah kesejahteraan, ekonomi, pendidikan dan lainnya terabaikan. “Ini karena akar masalah tidak diselesaikan. Jadi proyek abadi yang membuat pemborosan anggaran hanya untuk masalah itu – itu saja. Segera tertibkan usaha tambang, buat jalur tambang dan buat peraturan ketat transportasi angkutan tambang,” tandasnya.
Sementara seperti diberitakan sebelumnya, Camat Rumpin Rusliandi mengatakan bahwa, Pemkec Rumpin sudah mengajukan sejumlah usulan perbaikan dan peningkatan jalan di wilayah tersebut kepada Pemkab Bogor. Begitupun Kepala UPT Jalan dan Jembatan Leuwiliang Zaitun Nur Azizah yang dikonfirmasi media ini mengaku sudah mengajukan perbaikan jembatan Paranje yang mulai rusak terkena longsor. [] Admin
