Hukum dan Politik

Catatan Hukum Sugeng Teguh Santoso Soal Pembekuan IMB Botanical Residence

Sugeng Teguh Santoso

Pembekuan (sementara) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Botanical Residence oleh Walikota Bogor merupakan suatu ironi dalam pemerintahan yang berasaskan hukum. Mengapa, karena sebuah pemerintahan dijalankan berdasarkan azas legalitas.  

Dalam kasus Botanical Residence, ketika IMB sudah diterbitkan, harus diasumsikan bahwa proses penerbitan IMB tersebut telah memenuhi syarat dan sudah melewati semua prosedur sebagaimana diatur dalam Perda 7 tahun 2006, karena dalam perda tersebut dikatakan pemohon izin harus memenuhi semua persyaratan dan menempuh semua prosedur yang ada. Dalam perda tersebut juga dikemukakan, dalam 18 hari pemerintah harus menerbitkan izin yang dimohon bila memenuhi syarat, dan dapat menolak bila persyaratan itu tidak dipenuhi. Ini berarti, ketika IMB untuk Botanical Residence itu sudah diterbitkan, maka otomatis semua  syarat dan prosedur sudah dipenuhi.

Bagi Pemkot Bogor, pembekuan IMB itu mungkin dimaksudkan sebagai sanksi untuk memenuhi hal-hal yang masih kurang. Namun, bagi Manajemen Botanical Residence sendiri, pembekuan IMB itu bisa dipastikan menjadi berita pahit, semacam palu godam menyakitkan. Betapa tidak, di satu sisi mereka telah mengantongi IMB, tetapi di sisi lain dilarang membangun. Betapa tidak, di satu sisi IMB telah dipegang, tetapi di sisi lain dilarang membangun. Manajemen Botanical Residence mungkin juga pusing, karena para calon pembeli yang jumlahnya puluhan, berpotensi mengajukan gugatan, karena mereka sudah membayar cicilan yang menjadi kewajibannya.

Baca juga  Bima Arya Jamu Bupati Solok di Green Garden Cafe KBR

Tetapi lepas dari itu, relevankah Pemkot Bogor menghentikan, walaupun untuk sementara, IMB Botanical Residence itu?

Pembekuan IMB itu, dalam padangan penulis didasarkan pada pasal 15 Perda 7 tahun 2006 tentang Bangunan Gedung, serta Perwali 4 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian IMB, yang memang ada klausul bahwa pembekuan bisa dilakukan dengan alas an, antara lain apabila ada pengaduan pihak ketiga. Membaca berita di media massa, pembekuan sementara itu dilakukan ketika masyarakat di RW 08 mengajukan keberatan atas keberadaan Botanical Residence.

Pengaduan masyarakat tersebut memang merupakan fakta. Tetapi relevansi pembekuan tetap menjadi ironi karena ada pertanyaan yang mengusik dan mengganggu. Pembekuan itu bahkan menimbulkan problem hukum mendasar, karena beberapa hal sebagai berikut. Pertama, lembaga apa sebenarnya yang berwenang berwenang menyatakan pembekuan, Pemkot Bogor atau lembaga di luar Pemkot Bogor?

Baca juga  Gugatan Almisbat Terkait Direksi PD PPJ Berpotensi Berakhir Sia-sia

Kedua, lembaga mana yang berwenang menetapkan standar kualifikasi pengaduan pihak ketiga diterima sebagai alasan yang memenuhi syarat pembekuan? Pasal 15 ayat 3 perda 7 tahun 2006 menyatakan ; ketentuan yang berkenanan dengan tata cara dan prosedur pengajuan keberatan dan atau pengaduan harus memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum, keterbukaan dan perlindungan. Baik Perda7 tahun 2006 maupun Perwali No  4 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian IMB, tidak ada penjelasan tentang institusi yang berwenang menilai keberatan atau pengaduan masayarakat.

Yang diatur dalam pasal tersebut adalah prinsip-prinsip kepastian hukum, meliputi azas keadilan, keterbukaan dan perlindungan. Jadi bagaimana seharusnya sikap walikota atas masalah ini? Karena walikota telah menerbitkan IMB , maka berdasarkan azas legalitas dan kepastian hukum, maka IMB tersebut harus dinyatakan sah dan mengikat serta dapat dilaksanakan oleh pemegang IMB sebagai dasar membangun.  Atas dasar kepastian hokum, pemerintah seharusnya malah  memberikan perlindungan hokum kepada pemegang IMB yang sudah dikeluarkan.

Baca juga  Bima Angkat Rencana Bangun Light Rail Transit dalam Musrembang Virtual dengan Wagub Jabar

Karena tindakan sebaliknya, yakni membekukan apalagi mencabut IMB, adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab, melanggar kewajibannya sendiri, dan juga tedak memberikan kepastian hukum.

Keberatan masyarakat memang tidak bisa diabaikan. Namun, memperhatikan ketentuan perda 7 tahun 2006 pasal 15 ayat 3, yang mewajibkan diterapkannya azas kepastian hukum, keadilan, ditambah tidak adanya aturan rinci yang memberikan solusi pada soal tersebut, maka sesuai prinsip negara hukum, di mana penilaian atas kepastian hukum dan keadilan harus diserahkan pada wasitnya, yaitu pengadilan.

Pengadilanlah yang seharusnya mengeluarkan perintah pembekuan sementara IMB Botanical Residence, karena pengadilan yang punya kewajiban menggali nilai-nalai keadilan dalam problema hukum tersebut. Sudah barang tentu, pengadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah bukan pengadilan yang sekadar memproduksi putusan menang kalah, melainkan pengadilan yang mampu memproduksi keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat maupun dunia usaha.

[] Sugeng Teguh Santoso,  adalah Pendiri Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya 9 LBH KBR),  Ketua Yayasan Satu Keadilan.

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top