Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar.

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Sangat Setuju  Lelang di Bulan Januari

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Saya sangat setuju sekali proses lelang pengadaan barang dan jasa dimulai bulan Januari. Karena selama ini banyak sekali proyek yang gagal lelang dan tidak bisa diulangi. Karena mepetnya waktu, akhirnya banyak proyek pembangunan yang tertunda. Ini sangat disesalkan dan sangat merugikan bagi pembangunan Kota Bogor.

Hal ini dikemukakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar kepada BOGOR-KITA.com, di Bogor, Senin (18/11/2019).

Soal lelang ini menjadi salah satu sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dihadiri sekitar 3.000 pejabat mulai dari Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Bupati, Walikota dari seluruh Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC) Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Rabu  (13/11/2019) lalu.

Presiden Jokowi mempersoalkan lelang yang masih ada di bulan Nopember, dan tidak heran kalau ada bangunan ambruk dan lain sebagainya. “Mengapa tidak di bulan Januari,” kata Jokowi mempertanyakan.

Dadang mengemukakan, sangat setuju lelang pengadaan barang dan jasa dilakukan pada bulan Januari.

“Jadi saya sangat setuju sekali kalau proses lelang ini dimulai Januari, karena selama ini banyak sekali proyek yang gagal lelang dan tidak bisa diulangi. Karena memepetnya waktu. Akhirnya banyak pembangunan yang tertunda. Ini sangat disesalkan dan sangat merugikan bagi pembangunan Kota Bogor,” kata politisi yang juga Ketua DPC PDIP Kota Bogor.

Dadang mengambil contoh, misalnya saja ada bantuan pemerintah provinsi dengan nilai puluhan miliar, tidak bisa diserap gara gara gagal lelang. Padahal kalau misalnya waktunya cukup, proses lelang ini bisa kita ulangi lagi. Tetapi karena waktunya mepet tidak bisa lelang ulang.

“Hal hal ini bisa kita atasi kalau misalnya proses lelang dimulai dari bulan Januari. Kalau dimulainya dari bulan September, waduh repot, apalagi sudah waktu pengerjaan sebentar, kemudian proses lelang kalau terjadi atau peserta lelang tidak memenuhi syarat proses lelang tidak bisa kita ulangi,” kata Dadang.

Dadang menambahkan, peserta lelang harus dipilih dan diverifikasi secara profesional sehingga pemenangnya benar benar objektif dan memenuhi kualifikasi yang ditentukan pemerintah.

Dengan kualifikasi seperti ini akan menghasilkan output  pembangunan yang berkualitas. “Jadi tidak terdengar lagi itu yang namanya jembatan ambruk, bangunan ambruk gara gara proses lelang yang terburu buru  verifikasi asal asalan dan juga penentuan lelang yang tidak obyektif,” tutup Dadang. [] Hari



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *