BOGOR-KITA.com, BOGOR- Dengan bergabungnya Prabowo ke dalam kabinet pemerintahan 2019-2024, maka tensi dan intensitas kegaduhan pertentangan antar pihak (yang selama ini tinggi), ingin segera diakhiri oleh Presiden Jokowi. Dengan menurunnya tensi kegaduhan, maka publik dapat segera bekerja kembali secara produktif dan dengan hati tenang.
Hal ini dikatakan Dosen Mata Kuliah Teori Sosiologi (Klasik dan Kontemporer) di Prodi Sosiologi Pedesaan IPB University Arya Hadi Dharmawan dalam keterangan pers yang diterima BOGOR-KITA.com, Rabu (23/10/2019).
“Bukankah salah satu parameter kesejahteraan sosial adalah: ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan sosial? Artinya, pak Presiden telah menjalankan fungsi quality assurance di bidang jaminan ketenangan bathin bagi warganya,” kata Arya.
Menurutnya rivalitas, persaingan, adu-nyinyir dan saling-sindir serta perasaan risau berkesinambungan selama pilpres 2019 (ditingkahi aksi anarkhis) hingga menjelang pelantikan Presiden dan Wapres 2019-2024, hanya membuat stres dan membebani pikiran publik. Hal-hal itu menggelayuti pikiran dan menggerus relasi-relasi sosial yang semestinya terbentuk secara positif.
“Presiden Jokowi tak ingin aura negatif itu terus bersarang di pikiran dan hati warganya yang menguras energi,” katanya.
Arya melanjutkan, tampaknya hal itulah yang merisaukan Jokowi sampai dia memutuskan menarik masuk Prabowo ke dalam pemerintahan.
“Pak Jokowi ingin mengurangi tensi tersebut agar bangsa Indonesia segera move-on bergerak maju bersama-sama. Pak Prabowo menyambut tawaran tersebut. Terjadilah rekonsiliasi politik yang genuine tanpa disorong-sorong oleh parpol selama ini,” ucapnya.
Masih kata Arya, kalaupun kini masih ada kelompok tertentu yang menyebarkan semangat negatif dan bersuara miring, maka kini publik menjadi tahu bahwa pasti mereka bukan dari “gerbong” Prabowo maupun bukan dari “gerbong” Jokowi.
“Mereka bisa dengan mudah diidentifikasi dari mana asalnya dan segera dilokalisir suaranya. Inilah, solusi-manajerial dari pak Jokowi dalam mengelola konflik. Dalam kehidupan, konflik tak bisa dihapuskan. Ia hanya bisa ditekan hingga derajat yang tolerable,” tuturnya.
Menurutnya, dengan cara ini, presiden melakukan gebrakan awal masa pemerintahannya yang kedua dengan mengimplementasikan “manajemen konflik” yang konstruktif. Inilah makna “social engineering” yang sejatinya.
“Tanpa disadari pak Jokowi telah menerapkan applied sociology yang mungkin tak pernah beliau pelajari secara formal di kampus UGM dulu. Pak Presiden langsung belajar dari pengalaman empiris. Beliau telah menjadi social-engineer dan melakukan applied sociology of conflict secara baik tanpa perlu membaca bukunya Lewis A Coser terlebih dahulu,” tandasnya. [] Admin
