Erick Thohir

Pekerja Bergaji di Bawah Rp5 Juta Dapat Bantuan Rp600 Ribu Dalam Empat Bulan

BOGOR-KITA.com, JAKARTA – Untuk mendongkrak konsumsi masyarakat, sekaligus mengangkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah akan memberi bantuan gaji tambahan sebesar Rp600 ribu kepada pegawai non pemerintah dan BUMN selama empat bulan.

Mereka yang berhak menerima bantuan ini adalah pegawai yang bergaji di bawah Rp5 juta atau terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan.

Hal ini diungkapkan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta, Kamis (6/8/2020).

“Pemerintah telah memiliki program bantuan untuk rakyat miskin dan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja melalui Program Kartu Pra Kerja. Tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat,” terang Erick Thohir.

Menurut Erick, hal itu penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Program stimulus itu, kata Erick, sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di bulan September 2020 ini.

“Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan. Bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan,” terang Erick.

Baca juga  Cara Kita Menyikapi Inflasi

Erick mengungapkan, realisasi program pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan dengan prioritas utama pemerintah untuk kesehatan, dan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pandemi ini agar kesehatan pulih, dan ekonomi pun bangkit.

Ia mengatakan, program pemulihan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah cukup banyak dan saling berkesinambungan seperti bantuan sosial tunai, bantuan pangan non tunai, program keluarga harapan hingga penyaluran kredit di sektor UMKM.

“Dibutuhkan waktu, data yang akurat serta koordinasi dengan banyak pihak untuk melakukan realisasi bantuan tersebut secara tepat,” tegas Erick.

Pandemi COVID-19, disampaikan, telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia juga ekonomi dunia, semua negara terdampak termasuk Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia periode kuartal II-2020 terkontraksi atau minus 5,32 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. [] Anto



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *