Kota Bogor

Kemiskinan di Kota Bogor Turun, IPM Naik Tipis

BOGOR-KITA.com – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor naik 0,66 persen dari sebelumnya 74,50 di 2016 menjadi 75,16 di 2017.

Hal ini dikemukakan Kepala BPS Kota Bogor Bambang dalam briefing staf di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Jalan. Ir. Juanda, Kota Bogor, Selasa (18/9/2018) pagi.

Kenaikan IPM itu memang tidak signifikan. Tetapi itu bukan tanpa alasan, mengingat komponen dalam menghitung IPM seperti Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata lama sekolah, angka harapan sekolah dan pengeluaran perkapitanya juga tidak mengalami kenaikan yang tinggi.

“AHH hanya naik 0,06 persen, rata-rata lama sekolah naiknya hanya 0,01 persen, angka harapan sekolah naiknya 0,36 persen dan pengeluaran per kapita naik dari sebelumnya Rp 10.662 di 2016 menjadi Rp 10.940 di 2017,” tuturnya.

Baca juga  Sekda Ade Sarip Puji 6 Pelajar Kota Bogor yang Terpilih Menjadi Peserta Jambore Internasional

Bambang menjelaskan, rata-rata lama sekolah di Kota Bogor dihitung dari jumlah seluruh penduduk usia 5 tahun ke atas baik yang masih sekolah ataupun putus sekolah, didapat angka 10,29 pada 2017 atau dapat dikatakan rata-rata tingkat pendidikannya baru sampai kelas 2 SMA atau belum sampai tamat.

Sementara angka harapan sekolah, sebelumnya 13,01 meningkat di angka 13,37 atau sudah tamat SMA namun tidak lanjut kuliah.

“Data angka pengangguran di Kota Bogor juga masih cukup tinggi yakni di angka 9,57 persen atau dari 100 orang usia kerja, 9-10 orang masih menganggur,” imbuhnya.

Masih tingginya angka pengangguran, kata Bambang, sedikit banyak mempengaruhi angka kemiskinan Kota Bogor yang sejak 2012 sampai 2017 turun secara lambat hanya sekitar 1 persen.

Baca juga  Sekda Kota Bogor Tegaskan ASN Harus Netral

Data 2017 angka kemiskinan Kota Bogor berada di angka 7,11 persen atau berada di peringkat ke-7 di Jawa Barat. Angka kemiskinan ini terbilang tinggi jika dibandingkan dengan Kota Depok yang hanya 2,34 persen.

“BPS hanya bisa menyiapkan data, kami harap Pemkot Bogor bisa melihat data secara terbuka kemudian bisa mengambil kebijakan yang tepat terutama dalam hal pengentasan kemiskinan harus sama-sama melihat secara langsung, jangan sampai salah sasaran,” katanya seraya menambahkan data yang disampaikan ini merupakan hasil dari tahun 2017 karena yang tahun 2018 masih dalam proses pengumpulan data ke lapangan dan pengolahan data.

Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, data dari BPS ini bisa menjadi referensi bagi kepala dinas, camat dan lurah di Kota Bogor untuk semakin meningkatkan kinerjanya dalam mencapai target yang telah ditentukan untuk 5 tahun ke depan. [] Admin

Baca juga  DPRD Minta Dinkes Sterilkan Kost Mahasiswi Positif Corona

 

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top