Kab. Bogor

Keluarga Miskin Kabupaten Bogor Dapat BLT-Dana Desa  Rp600 Ribu Per Bulan

BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengalihkan dana desa untuk bantuan langsung tunai sebagai bagian dari bantuan semasa penanganan pendemi covid-19. Nama bantuannya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau BLT-Dana Desa.

Pengalihan dana desa untuk BLT-Dana Desa  itu tertuang dalam Surat Edaran Bupati Bogor Nomor: 978 / 356 /DPMD/2020 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang ditandatangani Bupati Bogor Ade Yasin tanggal 22 April 2020.

Satu kepala keluarga memperoleh sebesar Rp600 ribu, diberikan selama tiga bulan.

Mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa  dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai, atau dipindahkan dari rekening kas desa oleh Kaur Keuangan kepada rekening masing-masing penerima.

Baca juga  Ade Yasin Minta Wisudawan PKU Mengabdi di Pendidikan

Dalam surat edaran tersebut dikatakan, bagi calon penerima yang belum memiliki rekening tabungan agar segera membuka rekening tabungan.

Siapa saja yang berhak mendapat  BLT-Dana Desa tersebut?

Adalah keluarga yang kepala keluarganya kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, atau

keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga rentan penyakit menahun atau kronis.

Selain itu keluarga miskin calon penerima adalah keluarga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima atau pemegang kartu program keluarga harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT}, tidak memegang kartu pra kerja, tidak memperoleh bantuan presiden, tidak mendapat  bantuan jaring pengaman sosial dari pemerintah provinsi, tidak mendapat bantuan jaring pengaman sosial dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

Baca juga  Bupati Bogor Terima SK Menkes Tentang PSBB Sabtu Malam

Satu lagi, calon penerima adalah keluarga miskin yang memiliki nomor induk kependudukan atau NIK.

Calon penerima tersebut akan didata.  Pendataannya berbasis rukun tetangga atau RT.

Pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COViD-19 yang menerima surat tugas dari kepala desa, dengan melibatkan antara lain pendamping lokal desa (PLD}, fasilitator sistem layanan rujukan terpadu (SLRT), pendamping PKH dan pendamping lainnya yang ada di desa setempat. [] Hari

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top