Bupati Bogor Ade Yasin saat menyampaikan pidato di Forum Bordeline Economic Summit (BES) di Hotel Royal Sentul, Gunung Geulis, Kabupaten Bogor, Kamis (12/12/2019).

Ini Pidato Lengkap Ade Yasin di Forum BES di Hotel Royal Tulip Bogor

BOGOR-KITA.com, GUNUNG GEULIS –Borderline Economic Summit (BES) yang digelar Pemkab Bogor di Hotel Royal Tulip, Gunung Geulis, Kabupaten Bogor, Kamis (12/12/2019) berakhir.

Gelaran BES yang digagas Bupati Bogor Ade Yasin menampilkan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Suharso Monarfa sebagai keynote speaker.

Sejumlah tokoh nasional, provinsi dan kabupaten/kota dari 12 daerah hadir dalam acara yang memenuhi Ballroom Room Hotel Royal Tulip berkapasitas 300 orang.

Selain Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Suharso Monarfa, hadir BES Dirjen PUPR Rudi Siahaan, Direktur Prasarana BPTJ Edi Nursalam, anggota DPR RI Mulyadi, Elly Rahmad Yasin, Tommy Kurniawan.

Dari DPRD Jawa Barat hadir Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ruyat. Para kepala daerah yang hadir meliputi Walikota Bogor Bima Arya, Walikota Depok Mohammad Idris, Walikota Bekasi Rahmat Effendi, Wabup Lebak Ade Sumardi, dan lainya.

Acara diawali dengan sambutan Bupati Bogor Ade Yasin, dilanjutkan dengan paparan 8 fokus isu BES. Setelah Sambutan Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ruyat, acara dibuka secara resmi oleh Wagub Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.

Hari ini kita membutikan mampu menyingkirkan apa yang selama ini disebut-sebut sebagai ego daerah. Hari ini juga kita membuktikan mampu melaksanakan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, dan mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Hari ini kita juga membuktikan bahwa teknologi kecerdasan buatan yang dikenal dengan teknologi 4.0, sudah menjadi bagian dari mindset kita yang semula manual berubah menjadi digital.

Tidak bisa dipungkiri, inovasi dan kolaborasi menjadi dua kata kunci yang menjadi dasar percepatan pembangunan di segala bidang. Inovasi dan kolaborasi itu tidak bisa mengelak dari teknologi kecerdasan buatan yang disebut dengan teknologi 4.0 tadi.

Semangat kerjasama daerah yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditambah perubahan mindset tekonologi 4.0, hemat saya, menjadi alasan yang melatarbelakangi, memotivasi, sekaligus mesin yang menggerakkan 12 kepala daerah berkumpul di sini sekarang ini, dalam pertemuan puncak 12 kepala daerah yang berbatasan secara administratif dengan Kabupaten Bogor, yang kita sebut Borderline Economic Summit atau BES.

Saya sangat meyakini, tidak satu pun kepala daerah yang tidak terobsesi mengontribusikan tenaga dan pikirannya untuk memberikan kesejahteraan kepada warganya dalam tempo yang secepat-cepatnya.

Semangat itu sudah ditunjukkan oleh perwakilan 12 kepala daerah saat melakukan beberapa kali pertemuan di Cibinong untuk membahas isu-isu stragegis yang melingkupi kepentigan 12 daerah peserta Borderline Economic Summit ini.

Dalam beberapa kali pertemuan itu, juga sangat terasa, tidak ada lagi ego daerah yang selama ini diam diam memutus tali komunikasi antar daerah. 

Luar biasa, dalam beberapa pertemuan perwakilan 12 kepala daerah, berhasil mengidentifikasi, merumuskan dan menyepakati 8 isu strategis yang sangat penting diperjuangkan secara besama-sama oleh  12 kepala daerah guna mempercepat pembangunan di daerah masing-masing.

Secara umum kerja sama antara daerah meliputi empat hal terkait manajemen konflik antar-daerah, efisiensi dan standar pelayanan, pengembangan Ekonomi, dan pengeloaan lingkungan.

Namun, 8 isu strategis yang dirumuskan oleh perwakilan 12 kepala daerah cederung terkait dengan infrastruktur yang menjadi dasar percepatan pembangunan ekonomi.

Saya tidak menafikkan masalah kerja sama daerah terkait manajemen konflik, standar pelayanan, dan masalah pelayanan publik yang juga sangat penting untuk dikerjasamakan. Namun, hal-hal seperti ini, hemat saya, bisa dilakukan hanya dengan urun rembuk menggunakan anggaran APBD.

Lain halnya dengan insfrastruktur. Hal ini mau tidak mau harus melibatkan pemerintah pusat mengingat APBD masing-masing daerah pasti tidak mampu menopang proyek bernilai triliunan.

Inilah yang menjadi tujuan utama dari Borderline Economic Summit yang kita awali hari ini, yakni bagaimana 12 kepala daerah secara bersama-sama meyakinkan pemerintah pusat untuk memperhatikan dengan seksama masalah-masalah infrastruktur di 12 daerah.

Secara bersama-sama kita memberikan penguatan kepada pemerintah, bahwa membangun infrastruktur di 12 daerah tidak hanya penting artinya dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi dan memberikan kesejahteraan rakyat di 12 daerah, tetapi juga terkait dengan kepentingan yang jauh lebih besar.

Sebab faktanya, 12 daerah yang tergabung dalam Borderline Economic Summit adalah daerah yang mengelilingi Ibukota Negara, Pusat Pemerintahan dan Pusat Bisnis bernama  DKI Jakarta.

Dengan membagunan infrastruktur di 12 daerah, maka secara otomatis menerobos sekat-lalu lintas Jakarta ke luar wilayah sekitarnya, menerobos sekat-sekat lalu lintas tenaga kerja yang selama ini berbondong-bondong memenuhi Jakarta, menerobos kegundahan Jakarta tekait banjir kiriman, dan lain sebagainya.

Ruang bernafas Jakarta yang selama ini sumpek akibat himpitan gedung gedung perkantoran dan gedung pemerintahan, pada akhirnya akan merasa nyaman didirikan di 12 wilayah sekitarnya, sehingga akan memberikan kelegaan bagi warganya.

Saya meyakini 12 kepada daerah mampu memberikan penguatan penguatan kepada pemerintah pusat terkait pentingnya pembangunan infrastruktur yang akan kita usulkan.

Momentum penyelenggaraan Borderline Economic Summit ini saya nilai tepat, karena kita memiliki waktu setahun untuk merumuskan argumen argumen penguatan kepada pemerintah pusat untuk mengakomodir pembiayaan pembangunan infrastruktur di 12 daerah pada tahun anggaran 2021 mendatang.

Saya berharap, Borderline Economic Summit yang pertama ini menjadi awal dari kerjasama yang baik dan kompak ke depan.

Saya juga berharap, di Borderline Economic Summit yang pertama ini, kita bisa melahirkan sebuah kesepakatan yang saya usulkan bernama PROTOKOL BOGOR.

Terima Kasih

Bupati Bogor

Ade Yasin SH., MH.



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *