Pasar jambu Dua
BOGOR-KITA.com – Ketua Komisi B DPRD Kota Bogor, Teguh Rihananto mengaku belum puas dengan rapat dengar pendapat bersama tim apraisal yang menetapkan harga lahan Pasar Jambu Dua di Gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (26/2/2015).
Ketidakpusan itu, karena banyak jawaban yang belum tuntas dijelaskan oleh tim apraisal maupun pihak Pemkot Bogor dalam proses pembelian Pasar Jambu Dua.
“Terus terang saja kita tidak puas dengan hasil rapat ini, karena masih banyak jawaban yang belum tuntas. Nanti akan dibicarakan lagi dalam rapat antara Komisi A dan Komisi B. Kita juga akan melakukan sidak ke lokasi pembebasan lahan untuk mendapatkan kejelasan soal lahan-lahan yang dibebaskan, termasuk lahan eks tanah garapan yang kurang detail dijelaskan,” kata Teguh di Bogor, Jumat (27/2/2015),
Terkiat tanah eks garapan misalnya, dalam rapat tidak dijelaskan secara mendalam. Demikian juga masalah pemberian insentif terhadap pajak penjual lahan. Pembebasan lahan untuk kepentingan umum memang dapat diberikan insentif terkait perpajakan. Tetapi tidak lantas pihak pemilik lahan itu dibebaskan begitu saja, tetap saja kalau memang mereka mau membayar pajaknya, maka pemkot harus menerimanya.
“Kita akan dalami dan pelajari lagi nanti. Kita juga meminta sejumlah dokumen terkait kepemilikan lahan, termasuk dasar-dasar hukum yang memperkuat asumsi kebijakan pembebasan lahan Pasar Jambu Dua itu,” jelasnya.
Ketua Komisi A DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin juga angkat bicara soal insentif pajak. Dalam Undang Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Daerah, di pasal 4 dikemukakan bahwa atas ganti rugi yang diterima oleh penjual dapat diberikan intensif atas pajak daerah. Tetapi tidak serta merta pemilik lahan Pasar Jambu Dua dibebaskan pajaknya. Kalau pun memang dibebaskan, harus sesuai mekanisme. “Jadi pajaknya tidak dibebaskan begitu saja, tetapi dapat diberikan insentif,” tegasnya. [] Yuda
