Pemilu 2019

Berikut Cara Pendaftaran Pindah Pemilihan Bagi Mahasiswa Pascasarjana IPB

BOGOR-KITA.com – Untuk mempermudah pengurusan pindah pemilihan, Forum Mahasiswa Pascasarjana (Forum Wacana) dan BEM Keluarga Mahasiswa IPB berkolaborasi dengan pihak KPU Kota Bogor dan KPU Kab Bogor hadir untuk memfasilitasi mahasiswa untuk bisa menggunakan hak pilihnya.

Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa Pascasarjana IPB:

  1. Mengisi Form Online bit.ly/Pemilu2019PASCA , Pengisian pendataan Pemilu 2019 dibuka dari tanggal 26 Januari 2019 pukul 17.00 WIB s/d tanggal 10 Februari 2019 pukul 23.59 WIB.
  2. Fotocopy E-KTP atau Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (SUKET) dikumpulkan ke sekretariat FORUM WACANA IPB Lt.4 Gedung Pascasarjana atau menghubungi CP pusat : (0852 5512 9475)
  3. Batas terakhir pengumpulan fotocopy E- KTP adalah maksimal tanggal 11 Februari 2019 jam 10.00 WIB

Kerja sama ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa pascasarjana IPB agar tetap bisa memilih dalam PEMILU nanti. Ucapan Terima Kasih juga kami haturkan kepada KPU kota Bogor dan KPU Kabupaten Bogor karena telah membantu memudahkan para mahasiswa, terutama yg berasal dari daerah yang cukup jauh untuk menggunakan hak pilihnya.

Pemilu Indonesia 2019 menghitung hari, hak memilih merupakan salah satu hak warga Negara yang diatur dalam Undang Undang. Hak-hak warga negara yang diatur negara meliputi (a) Hak untuk hidup; (b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (c) Hak mengembangkan diri; (d) Hak memperoleh keadilan; (e) Hak atas kebebasan pribadi; (f) Hak atas rasa aman; (g) Hak atas kesejahteraan; (h) Hak turut serta dalam pemerintahan; (i) Hak wanita; dan (j) Hak anak. Hak turut serta dalam pemerintahan memberikan pengakuan kepada setiap warga Negara untuk ikut serta dalam pemerintahan yakni adanya hak politik, meliputi hak memilih dan dipilih.

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU ini, dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”. Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya.

Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaran pemilihan pasal 4 berbunyi : (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

  1. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
  2. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  3. berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;
  4. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
  5. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih sesuai domisili yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk. Hal ini sedikit menyulitkan bagi para mahasiswa yang berkuliah jauh dari tempat asal asalnya, termasuk para mahasiswa yang berkuliah di IPB yang berasal dari seluruh penjuru Nusantara. Untuk kembali ke kampung halaman dengan tujuan hanya untuk menggunakan hak pilih rasanya tidak memungkinkan mengingat biaya dan hal lainnya.

Dalam Pasal 35A dijelaskan bahwa DPT bisa dilakukan perbaikan dan dilakukan dengan cara yang dijelaskan di pasal 4 yaitu  (a) mencoret Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih; (b) melengkapi atau memperbaiki elemen daftar Pemilih; dan/atau (c) menambah Pemilih baru. Selanjutnya DPT perbaikan dirincikan pada Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dapat dilengkapi dengan DPTb.

(2) DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu atau kondisi tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

(3) Keadaan tertentu atau kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

  1. menjalankan tugas pada saat Pemungutan Suara;
  2. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  3. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
  4. menjalani rehabilitasi narkoba;
  5. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
  6. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
  7. pindah domisili;
  8. tertimpa bencana alam; dan/atau
  9. bekerja di luar domisilinya.

(4) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan haknya untuk memilih :

  1. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) daerah provinsi dan di daerah pemilihannya;
  2. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden apabila pindah memilih ke daerah provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
  4. calon anggota DPRD Provinsi apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) daerah provinsi dan di daerah pemilihannya; dan/atau
  5. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.

Nah, tunggu apa lagi, segera datangi kantor sekretariat forum wacana dan lengkapi persyaratannya, karena satu suaramu akan menentukan nasib bangsamu dalam 5 tahun kedepan. [] Dahlia Misrika (Departemen Kajian Strategis dan Kebijakan Publik Forum Wacana 2019)



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *