Kab. Bogor

Raih WTP 12 Kali Berturut-turut, Achmad Ru’yat Apresiasi Pemprov Jabar

Achmad Ru'yat nampak berbincang dengan Ridwan Kamil/Foto: IST

BOGOR-KITA.com, KOTA BANDUNG – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat drh.H. Achmad Ru’yat, M.Si mengapresiasi prestasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar yang kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 12 kali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022.

Dua belas kali (12) berturut-turut mendapatkan Opini WTP dari BPK, Achmad Ru’yat pun berharap Pemprov Jabar mempertahankan Opini WTP di tahun berikutnya.

Menurut Achmad Ru’yat, mempertahankan Opini WTP memang sulit dan mahal. Opini WTP merupakan wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan demi mewujudkan Good Governance and Clean Government di Jabar. Sehingga Opini WTP yang diraih Pemprov Jabar patut diapresiasi.

Baca juga  IPB Latih Pemuda Rancabungur Data Presisi

“Selamat atas raihan Opini WTP yang ke 12 kalinya. Tentunya hal ini sangat membanggakan bagi Jabar. Semoga prestasi ini dapat dipertahankan,” tutur Achmad Ru’yat usai Rapat Paripurna Penyerahan LHP BPR RI atas LKPD Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2022, di Bandung, Senin (15/5/2023).

Setelah LHP LKPD tahun 2022 ini diserahkan BPK RI ke Pemprov Jabar tambah Achmad Ru’yat, DPRD Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jabar segera menindaklanjuti semua catatan atau rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.

DPRD Jawa Barat pun tentunya akan mengawasi atau mengawal pelaksanaan tindak lanjut LHP LKPD tahun 2022 yang dilakukan Pemprov Jabar. Selain itu, DPRD Jawa Barat bersama Pemprov Jabar melalui OPD atau mitra kerja akan melakukan pembahasan atas LHP LKPD tahun 2022 yang baru saja diserahkan BPK RI.

Baca juga  IPB University dan Himpunan Alumni IPB University Terima Penghargaan dari BNPB

“Iya setelah Rapat Paripurna ini, Pemprov Jabar segera menindaklanjuti catatan penting dari BPK RI, dan kita DPRD Jawa Barat akan membahas catatan atau rekomendasi tersebut bersama OPD atau mitra kerja,” tambahnya.

Dalam pembahasan tersebut, pada intinya DPRD Jawa Barat akan memastikan catatan dari BPK RI ditindaklanjuti Pemprov Jabar. Kemudian, memastikan, anggaran yang sudah ditetapkan dan direncanakan telah sesuai, mengikuti aturan yang ada.[] Hari

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top