BOGOR-KITA.com, BANDUNG – Situasi corona atau Covid-19 di Jawa Barat saat ini semakin tak terkendali dengan kecenderungan perkembangan pandemi COVID 19 secara eksponensial.
Hal ini dikemukakan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat kepada BOGOR-KITA.com, Minggu (22/3/2020).
Kasus corona di Jabar terus bertambah dari hari ke hari. Menurut data Jabar Tanggap yang dikelola Humas Jabar, upadate Minggu (22/3/2020), jumlah kasus pasien dalam pengawasan atau PDP di Jabar mencapai 157 orang. Ini berarti bertambah 21 kasus dibanding posisi pada Sabtu (21/3/2020) dengan jumlah kasus 136 kasus orang. Dari 157 kasus tersebut, sebanyak 45 kasus sudah selesai diawasi, sementara 112 sisanya masih dalam pengawasan.
Sementara kasus orang dalam pemantauan atau ODP pada Minggu (22/3/2020) berjumlah 1774. Ini berarti bertambah 268 kasus dibanding posisi Sabtu (20/3/2020) dengan jumlah ODP sebanyak 1506 orang. Dari 1774 total kasus yang dipantau, sebanyak 813 kasus sudah selesai dipantau, sedang 961 masih dalam pemantauan.
Jabar juga merupakan daerah dengan jumlah positif corona terbanyak kedua setelah DKI Jakarta.
Menurut penelusuran Liputan6.com sampai Minggu (22/3/2020), dari 17 propinsi yang ditelusuri, jumlah positif corona terbanyak berturut-turut, DKI Jakarta (267), Jawa Barat (55), Banten (43), Jawa Timur (26), Jawa Tengah (14), Kalimantan Timur (9), Di Yogyakarta (5), Kepulauan Riau (4), Bali (3), Sulawesi Tenggara (3), Kalimantan Tengah (2), Kalimantan Barat (2), Sumatera Utara (2), Sulawesi Selatan (2), Lampung (1), Riau (1), Sulawesi Utara (1).
Jabar juga merupakan daerah dengan pasien meninggal karena corona terbanyak kedua setelah Jakarta.
Pasien meninggal karena corona terbanyak berturut-turut DKI Jakarta (23), Jawa Barat (7), Jawa Tengah (3), Banten (2), Bali (1), Jawa Timur (1), dan Sumuatera Utara (1).
Ru’yat memuji Bupati Hj. Ade Yasin yang cepat melaksanakan langkah-langkah pencegahan pandemi COVIC 19.
“Prioritas kita saat ini adalah mendorong eksekutif di pusat, provinsi dan kota dan kabupaten di Jabar menetapkan kondisi darurat. Dengan penetapan itu maka dana tanggap darurat dapat dicairkan. Kebijakan berikutnya adalah sosial distancing, dan antisipasi secara ekonomi dan kesehatan karena dilaksanakan sosial distancing,” kata Ru’yat. [] Hari
