BOGOR-KITA.com – Polda Jawa Barat, Kodam III Siliwangi, Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor bersinergi untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi lima tahunan yang digelar April 2019 mendatang.
Usai melakukan pertemuan di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Selasa (12/3/2019), Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, sinergi pengamanan Pemilu 2019 ini tidak hanya dilakukan di Bogor melainkan juga di daerah lain di Jawa Barat, salah satunya di Sukabumi.
“Kita sinergikan tiga pilar mulai dari kepala desa atau lurah, babinsa dan bhabinkamtibmas. Kita sinergikan tugas tiga pilar ini di lapisan masyarakat. Kodam dan Polda pun sepakat untuk menghidupkan kembali siskamling untuk mengantisipasi informasi hoax jelang Pemilu 2019,” ujar Budi.
Sinergi tiga pilar tersebut diharapkan mampu membangun sebuah interaksi sosial yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Meski begitu, Budi tak menampik jika Jawa Barat menjadi daerah yang memiliki potensi konflik cukup besar dalam Pemilu 2019.
“Secara kuantitatif, dari kepolisian kita kerahkan 23 ribu personel, jajaran Kodam III itu 10 ribu personel yang melekat di setiap kabupaten, kota di Jawa Barat,” ungkap Budi.
Jumlah personel yang dikerahkan ini menurut Budi, untuk memperkuat dan menyinergikan pengamanan baik dalam melakukan kegiatan preventif, patroli dan lain sebagainya. “Kita juga terus melakukan patroli di dunia maya dengan tim cyber yang kita punya,” kata dia.
Sementara Pangdam III Siliwangi Mayjen Tri Soewandono mengatakan, dengan jumlah DPT terbesar di Jawa Barat, tentunya Kabupaten Bogor harus menjadi perhatian khusus.
“TNI, Polri, KPU dan Bawaslu harus bersinergi menjaga kondusitifitas dan jangan anggap sepele pemilu karena di negara lain seperti di Yugoslavia dan Uni Soviet dengan adanya pemilu malah memecah belah bangsa,” jelas Tri.
Di tempat yang sama, Bupati Ade Yasin mengajak semua elemen masyarakat untuk menjaga kondusifitas Pemilu 2019. “Tiga pilar harus sinergi, termasuk masyarakatnya agar berperan menjaga kondusifitas pemilu. Saya mengajak semuanya untuk bersinergi untuk menciptakan pesta demokrasi yang baik,” kata Ade Yasin.
Dia meminta masyarakat untuk jeli saat mendapatkan informasi terlebih di media sosial. Ade Yasin ingin masyarakat agar tidak mudah mengambil kesimpulan dari suatu informasi yang diterima.
“Masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas dengan tidak mudah mempercayai atau terpengaruh kabar hoax, fitnah dan ujaran kebencian,” tegasnya.
Sebelumnya, Komando Distrik Militer (Kodim) 0621 sudah bergerak mengamankan wilayah potensi konflik menjelang Pemilu 2019 di Kabupaten Bogor. Meski tak secara rinci, Dandim 0621 Letkol Inf Harry Eko Sutrisno, menegaskan semua wilayah memiliki masalah yang sama.
“Jumlah DPT di Kabupaten Bogor sangatlah besar sekitar 3,5 juta pemilih. Hal ini yang menjadikan Kabupaten Bogor sangat istimewa dan sangat memungkinkan menjadi incaran para caleg dalam Pemilu 2019. Sehingga potensi konflik pasti ada,” kata Harry.
Kabupaten Bogor sendiri disebut-sebut sebagai daerah pemilihan (dapil) neraka dalam Pemilu 2019. Selain jumlah pemilih yang sangat banyak, peluang para calon baik caleg ataupun partai pengusung untuk mendorong calon presiden untuk dimenangkan pun menjadi pertaruhan di Bumi Tegar Beriman.
“Tidak ada zonasi khusus yang kita amankan. Semua kita awasi, dan semua kita antisipasi, semuanya sama,” tegas Harry.
Dia pun memastikan sikap netral para anggota TNI dalam Pemilu 2019. Bahkan saat pencoblosan dilakukan pada 17 April 2019 nanti di Batalyon yang melibatkan para istri anggota, pihaknya juga memiliki aturan yang mengatur hal tersebut.
“Komandan batalyon atau danyon itu dilarang mengarahkan istri yang akan mencoblos ke pasangan capres manapun. Dan saya menyampaikan TNI harus netral,” ungkap Harry.
Sikap netral anggota TNI, menurut Harry, menjadi perhatian khusus. Sebab, jangankan memihak, jika ada anggota yang berkomentar soal calon saja, tidak diperbolehkan.
“Memberikan komentar di sini seperti menganalogikan atau mengasosiasikan sesuatu yang merujuk pada salah satu calon, itu tidak boleh,” ungkapnya.
Harry mengatakan, pihaknya tidak segan memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar aturan. Ada sanksi. “Pertama kita akan BAP, kita proses lalu kita tindak. Tidak menutup kemungkinan bisa pemecatan. Tapi pertama melalui teguran terlebih dulu. Apakah hukuman disiplin atau di pengadilan hukum militer,” tegasnya. [] Admin/Pkr
