Kantor PUPR Kabupaten Bogor.

Pengajuan Lelang Proyek Rakyat di PUPR Kemungkinan Gagal

BOGOR-KITA.com – Pengajuan lelang yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor belum tentu bisa dilelangkan di LPSE di Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULPBJ).

Kepala ULPBJ, Budi CW mengatakan, pengajuan lelang yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih harus menempuh beberapa proses, salah satunya adalah Rapat Persiapan Pengadaan (RPP) di ULPBJ.

“Nah, jika ditemukan kekurangan dokumen di RPP dalam pengajuan lelang, maka dokumen tersebut bisa kami kembalikan lagi kepada SKPD tersebut untuk dilengkapi,” kata Budi kepada PAKAR, Kamis (23/5/2019).

Untuk Dinas PUPR, pengajuan lelang yang sudah masuk ke ULPBJ yaitu 108 kegiatan yang di mana 40 paket di antaranya adalah proyek pengairan.

Menurut Budi, yang paling dekat akan dilalukan lelang adalah 40 paket pengairan. Sebab, saat ini paket tersebut akan segera masuk ke tahapan RPP ULPBJ.

“Kalau tidak ada temuan dalam RPP, berarti proyek tersebut bisa langsung tayang buat lelang sorenya atau besok pagi setelah RPP selesai,” ungkap dia.

Sedangkan 68 paket yang lainnya, Budi mengatakan belum sampai pada tahapan RPP yang artinya masih besar kemungkinan itu gagal untuk dilelangkan.

“Ya seperti yang saya bilang, kalau dari pengajuan itu ditemukan ada kekurangan dokumen, maka akan kita kembalikan untuk dilengkapi,” kata dia menegaskan.

Sementara, pengajuan lelang Dinas PUPR sendiri menurutnya merupakan lelang yang sangat dinantikan khususnya oleh masyarakat. Sebab, paket pekerjaan yang diajukan utamanya konstruksi, berupa perbaikan atau pembangunan jalan akan sangat membantu masyarakat menjelang hari raya lebaran ini.

“Konstruksi menjadi salah satu yang paling vital, apalagi menjelang hari raya, pekerjaan fisik seperti jalan harus memadai,” cetus Budi.

ULPBJ mencatat, sejak awal Mei sampai pekan ketiga ini,  jumlah paket pekerjaan kontruksi dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masuk ke ULPBJ mencapai 182 paket dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 357, 261 miliar.

“Sebanyak 68 paket yang baru masuk dari PUPR itu terdiri dari 56 program pembangunan jalan dan jembatan dan 12 kegiatan pembangunan turap, dan pemasangan batu bronjong,” jelas Budi.

Budi menambahkan, hingga tanggal 22 Mei 2019, ULPBJ telah menerima sebanyak 315 pengajuan lelang dari semua SKPD Kabupaten Bogor dengan pagu anggaran Rp518,772 miliar.

Rinciannya, 50 paket pengadaan barang dengan pagu Rp94,414 miliar, kemudian lelang jasa konsultasi sebanyak 37 paket dengan nilai pagu anggaran Rp21,556 miliar serta 46 jasa lainnya dengan pagu anggaran Rp 45,549 miliar.

Ditambahkan, dari 315 proyek yang masuk, 64 paket di antaranya sudah selesai proses lelang, 108 paket dalam sedang berjalan dan 142 dalam proses persiapan, sedangkan satu paket mengalami gagal tender dengan pagu anggaran Rp 476 juta.

“Total yang sudah selesai itu 64 paket dengan total anggaran Rp90,639 miliar, ternyata setelah ditawar ada efisiesi sebesar Rp8,289 miliar lebih atau setara dengan 9,15 persen dari total pagu Rp90,639 miliar,” ungkapnya.

Jumlah paket yang masuk tersebut masih lebih rendah daripada pengajuan paket di tahun yang lalu dengan periode yang sama. Pada Mei 2018 lalu, ULPBJ menerima pengajuan paket proyek sebanyak 317 paket dengan nilai anggaran sebesar Rp545,044 miliar.

Minimnya pengajuan lelang dari Dinas PUPR memancing amarah Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan. Dengan tegas ia mengatakan akan terus melakukan evaluasi secara menyeluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) utamanya Dinas PUPR.

“Evaluasi akan saya lakukan lagi, karena melalui evaluasi itu saya bisa tahu apa penyebab minim dan lambatnya pengajuan lelang proyek fisik di PUPR. Padahl seharusnya proyek fisik itu sebagian besar sedang dalam pengerjaan,” cetus Iwan.

Iwan yang sudah kadung kecewa memberi peringatan kepada para pejabat khususnya para kepala bidang yang tak mampu bekerja sesuai dengan intruksi bupati dan wakil bupati, untuk mundur dari jabatannya.

“Dari awal tahun kami sudah minta, program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat itu diprioritaskan. Kami sudah minta semua bekerja dengan profesional, tak usah khawatir kena mutasi, karena saya dengan Bu Ade sepakat dalam pengisian jabatan, itu lebih mengedepankan profesionalisme,” tegas Iwan. [] Admin/Pkr



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *