DPUPR Kabupaten Bogor Kelola Anggaran Rp800 Miliar
BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor menggelontorkan anggaran hingga Rp800 miliar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk sejumlah pembangunan infrastruktur di tahun 2023.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Soebiantoro mengatakan, anggaran di Dinas PUPR tahun ini turun Rp100 miliar lebih dari sebelumnya Rp 900 miliar.
“Tahun ini kita hanya mengelola anggaran sebesar Rp800 miliar, turun dari tahun lalu,” ujar Soebiantoro kepada wartawan belum lama ini.
Anggaran itu dialokasikan pada pemeliharaan, peningkatan jalan dan jembatan hingga pembangunan irigasi.
“Ada beberapa peningkatan jalan terutama di wilayah barat, selebihnya pemeliharaan,” ucapnya.
Terkait pekerjaan yang mangkrak di tahun lalu, Soebiantoro mengaku telah memasukkan tujuh perusahaan dalam daftar hitam. “Kita sudah ajukan ke Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) agar perusahaan itu di blacklist,” terangnya.
Ketujuh perusahaan itu ada yang dimiliki dua perusahaan satu orang. “Ya tentunya ketika masuk dalam daftar hitam, mereka tidak lagi bisa ikut kegiatan proyek di DPUPR,” tegasnya.
Ia berharap, tahun ini tidak ada lagi perusahaan yang tidak bekerja profesional.
“Kami ingin tahun ini tidak terjadi kesalahan yang sama seperti di tahun 2022 lalu,” imbuhnya.
Untuk itu, ia meminta ULP bisa menseleksi calon perusahaan yang ikut lelang. “Jangan sampai di kami bermasalah tapi masih bisa lolos di ULP ikut lelang,” pungkasnya.
Sementara, anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 3, Heri Aristandi meminta tidak ada lagi yang namanya proyek mangkrak di tahun 2023 ini.
Ia menyebutkan, di tahun 2022 banyak proyek yang tidak berjalan sesuai target kerja, seperti Gedung Olahraga Masyarakat di Kecamatan Megamendung, pembangunan gedung DPMPTSP dan banyak lagi.
“Tahun ini saya minta tidak ada proyek yang tidak selesai tepat waktu apalagi mangkrak,” tandasnya. [] Danu
