Marwan Jafar
BOGOR-KITA.com – Jajaran Musyarawah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Dramaga menggelar rapat khusus dengan para kepala desa (kades) se-Kecamatan Dramaga, jelang pencairan dana oleh pemerintah pusat sebesar Rp1,4 miliar per desa. Rapat khusus yang digelar di Aula Kantor Desa Purwasari, Rabu (21/1 dihadiri Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Dramaga dan Danramil Dramaga.
Dana desa itu sendiri, menurut Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Marwan Jafar kepada PAKAR di Dramaga, akhir pekan lalu, akan dicairkan oleh pemerintah pusat, pada April 2015 bukan 2014, seperti yang ditulis sebelumnya.
“Rapat ini sengaja kita gelar untuk melihat kesiapan para kades menjelang pengucuran dana desa yang akan dicairkan April 2015 nanti. Rapat ini sekaligus engantisipasi agar tidak terjadi penyelewengan,” kata Camat Dramaga, Baehaki kepada PAKAR usai rapat.
Dipaparkan Baehaki, pokok bahasan utama yang berkembang dalam rapat, lebih mengacu program-program yang akan dilaksanakan yang akan dibiayai oleh dana tersebut. “Terkait program, rapat menggariskan harus mengacu pada faktor kebutuhan, seperti pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), yang nantinya tidak hanya untuk melakukan pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakatnya," papar Baehaki.
Peningkatan kapasitas masyarakat sendiri menjadi sangat penting karena sejatinya menjadi tujuan dari guliran dana bantuan ini. “Karena itu, saya tekankan, pemerintahan desa harus mampu mengelola dan memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” paparnya.
Ditanya soal teknis pengelolaan Bumdes itu sendiri, Baehaki memaparkan, peran Bumdes bukan hanya berkecimpung pada dunia usaha pertanian maupun perikanan masyarakat desa saja. "Tapi juga bisa mengelola usaha percetakan, pembibitan, pembenihan, kegiatan UMKM dan sebagainya. Pokoknya semua potensi, harus bisa dikelola untuk membangun kesejahteraan masyarakat desa," kata Baehaki.
Baehaki berjanji, dalam waktu dekat, atau sebelum April, 10 desa di wilayahnya harus sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), sekaligus siap membuat usulan Rencana Jangka Pendek Pemerintah Desa (RJMDes).
"Ini sebagai bukti upaya Kecamatan Dramaga mendongkrak Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia. “Kami dari pemerintah kecamatan juga akan meminta kepada Bupati untuk dilanjutkan ke Polres dan Kodim, agar Muspika Dramaga, bisa dilibatkan mengawal menggunaan dana Rp 1,4 miliar dari pusat itu," tukasnya.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Kades se- Dramaga, Muhammad Yusuf Mustofa mengungkapkan, sebagai bagian dari pengambil kebijakan di wilayah, kades harus mampu menjalankan setiap amanah, baik dari masyarakat maupun pemerintah.
“Siap tak siap, bisa tak bisa, kades harus mampu mengkoordinir dan merancang program yang bermanfaat bagi masyarakat. Dana itu tidak hanya harus mampu peningkatan ekonomi melalui pendirian Bumdes, tapi harus mampu mendongkrak seluruh sektor, mulai dari pembangunan fisik, pendidikan dan semua yang dibutuhkan masyarakat,” sebutnya.
Namun begitu, Kades Purwasari ini juga mengingatkan rekan-rekannya yang lain, agar dalam setiap kebijakan yang akan dirumuskan jelang guliran dana itu, harus mengacu pada hasil musyarawah dengan masyarakat dan pihak kecamatan.
“Semua keputusan yang akan diambil nantinya dalam perencanaan alokasi dana bantuan itu harus sesuai hasil perundingan yang disepakati oleh seluruh warga desa,” tandasnya.[] Harian PAKAR/Admin
