Anggota DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqien

Kelangsungan Hidup PKL Harus Diperhatikan

BOGOR-KITA.com, BOGOR –¬†Kami sebagai wakil rakyat akan menjembatani apa yang menjadi masalah dan mencoba mencari solusi terbaik bagi semua. Bahwa program pemerintah tetap harus berjalan, tetapi harus memperhatikan juga kepentingan dan kelangsungan hidup PKL yang semula berjualan harus bisa berjualan kembali. Maka dari itu tahapan itu sangat penting termasuk publik hearing dengan para PKL apakah mereka sudah menerima dan tau kemana akan direlokasi.

Hal ini dikemukakan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqien (JM) menanggapi rencana Pemerintah Kota (Pemkot) yang akan merelokasi Pedagang kaki lima (PKL) Lawang Saketeng dan Pedati ke Pasar Bogor pada tanggal 6 Maret 2020 nanti.

Jenal mengatakan sebagai wakil rakyat dirinya ingin mengetahui dulu informasi penataan PKL tersebut secara utuh. Karena di dalam beberapa dasar hukum yang ada termasuk Peraturan Daerah (Perda) nomor 11 tahun 2019 tentang PKL yang judulnya adalah pemberdayaan dan pemberdayaan PKL.

Dengan demikian, kata Jenal Kepala daerah di seluruh Indonesia di dalam klausul hukum tersebut baik dalam Permendagri maupun Perpres berkewenangan dari sisi penataan PKL tahapannya adalah pendataan, pendaftaran dan rencana pemindahan pedagang.

“Ketiga tahapan ini saya belum tahu untuk kasus pedagang di Lawang Saketeng dan Pedati seperti apa pendataannya yang dilakukan Dinas UMKM dan Lurah, kemudian pendaftaran jumlah PKL berapa dan rencana pemindahan lokasi apakah memang sudah disepakati artinya sudah ada tempat yang menjadi tujuan relokasi tersebut,” ungkap Jenal kepada BOGOR-KITA.com, Sabtu (29/2/2020).

Terkait pedagang meminta penangguhan relokasi sampai akhir lebaran, Jenal menjelaskan bahwa Pemkot harus mutlak melakukan tiga aspek di atas tadi. Sehingga harus ada penjelasan lebih lanjut.

“Kemarin juga komisi II didatangi PKL, permintaannya seperti itu untuk diundur sampai lebaran, tetapi kami sebagai wakil rakyat akan meminta info lebih lanjut tentang rencana relokasi yang sudah direncanakan oleh Pemkot seperti apa tahapan dan rencana eksekusinya sehingga tidak keluar aspek koridor hukum yang ada,” jelasnya

Menurutnya dalam sebuah kebijakan, apapun tidak boleh ada unsur memaksakan, apalagi berdampak luas dan strategis bagi kepentingan masyarakat banyak.

“Apalagi ketika mereka (PKL) menyatakan siap dibongkar setelah lebaran, artinya secara keberadaan sudah menyadari bahwa mereka berjualan di lokasi sarana publik, namun urgensi ketika harus tanggal 6 Maret di bongkarpun kami belum tau alasanya, kecuali tempat relokasi yang sama strategisnya sudah disiapkan oleh Pemkot dan di lokasi relokasi tersebut dapat menampung segala PKL yang sudah terdata,” pungkasnya. [] Ricky



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *