BOGOR-KITA.com, BOGOR – Pemerintah Kota Bogor terus menjajaki beberapa opsi kemungkinan kerjasama dalam realisasi penyediaan transportasi massal berbasis rel, yakni tram di kota hujan. Salah satunya adalah melirik opsi yang ditawarkan PT Industri Kereta Api (INKA).
Untuk itu, Wali Kota Bogor Bima Arya bersama Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyambangi PT INKA di Jalan Yos Sudarso, Madiun, Jawa Timur, Jumat (18/10/2019).
Tidak hanya membahas mengenai kebutuhan tram di Kota Bogor, dalam pertemuan tersebut juga turut mendiskusikan beberapa poin, yakni skema public service obligation (PSO), estimasi investasi, dukungan stakeholder hingga kesiapan Pemkot Bogor dan PT INKA dalam menggarap proyek itu.
Hadir dalam diskusi tersebut Direktur Lalu Lintas Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Danto Restyawan, Direktur Prasarana BPTJ Edi Nursalam, Direktur Utama PT INKA Budi Noviantoro, Direktur Teknologi dan Komersial PT INKA Agung Sedaju dan Sekretaris Dishub Kota Bogor Agus Suprapto.
Menurut Bima Arya, penataan transportasi merupakan salah satu program prioritas Pemkot Bogor. “Apapun yang sudah dilakukan wali kota, selama persoalan angkot dan kemacetan belum tertangani, pasti dicap wali kota belum kerja. Jadi, kita sangat serius untuk merealisasikan ini,” ungkap Bima.
Saat ini, kata Bima, pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Bogor mencapai 13 persen setiap tahunnya, sementara badan jalan hanya 0,1 persen. Lalu, komuter di angka 800 ribu orang serta setiap akhir pekan Kota Bogor dikunjungi 300-400 ribu wisatawan.
“Angka-angka ini menunjukan hal-hal yang membuat kita harus bertindak cepat. Harus ada akselerasi yang signifikan tidak hanya sekedar rekayasa lalu lintas,” jelasnya.
Ia menambahkan, tram bisa menjadi pilihan karena dinilai sesuai kebutuhan. “Selain kebutuhan transportasi massal di Kota Bogor, juga ada kebutuhan konektivitas transportasi Jabodetabek. Lalu, kalau LRT lancar, 1-2 tahun lagi pasti akan masuk Bogor. Ketika LRT itu masuk, kalau sistem transportasi kita masih seperti sekarang, bisa chaos. Kami harus akselerasi cepat. Jadi ketika LRT masuk, sistemnya sudah siap, feeder-nya juga siap, konektivitasnya juga siap,” beber Bima.
Selain kajian, lanjut Bima, yang harus serius dibahas juga adalah mengenai skema pembiayaan. “Dan yang harus diputuskan segera adalah skema pembiayaan. Pak Ketua Dewan tentunya paham bagaimana kondisi keuangan kita. Masih mungkin kita mengalokasikan puluhan miliar, tapi kalau sudah 100 miliar ke atas sepertinya agak sulit. Kita juga akan pelajari kemungkinan skema lain yang ditawarkan Dirjen Perkeretaapian,” tandasnya
Direktur Utama PT INKA Budi Noviantoro mengaku sangat menyambut baik upaya Pemkot Bogor dalam penataan transportasi berbasis rel ini. “Kami siap menjadi operator tram di Kota Bogor dengan opsi skema investasi. Sarana oleh INKA, prasarana bisa konsorsium dengan KCI (Kereta Commuter Indonesia), BUMD, Colas,” ujar Budi.
Budi menambahkan, PT INKA juga menyiapkan tiga alternatif investasi dan usulan kerjasama. Alternatif pertama, sarana (Rp 90 miliar) dan prasarana (Rp 97 miliar) oleh Pemkot Bogor. Sementara operasional oleh PT INKA sebesar Rp 32 miliar dengan kenaikan sekitar 15 persen per 2 tahun. “Biaya operasional akan dikonversi menjadi tarif tiket dengan estimasi Rp 4.000 per trip,” katanya.
Alternatif kedua, Pemkot Bogor membangun Prasarana, sedangkan PT INKA menyediakan sarana dan operasional. Ada pun estimasi tiket sekitar Rp 6.000.
Alternatif ketiga, PT INKA menyiapkan seluruhnya mulai dari sarana, prasarana dan operasionalnya. Adapun estimasi tiket yang akan dibebankan adalah Rp 9.000.
“Untuk sarana, estimasi harga per tramset Rp 22 miliar atau rata-rata harga Rp 7,5 miliar per car. Untuk prasarana Rp 12 miliar per kilometer (tidak termasuk peralatan persinyalan),” katanya.
Di tempat yang sama, Direktur Lalu Lintas Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Danto Restyawan, menyuguhkan beberapa skema pembiayaan.
“Ada lima pilihan skema pembiayaan, yakni Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Penugasan kepada BUMN (memerlukan Perpres), Masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), Investasi BUMN/Swasta/Konsorsium dan yang terakhir adalah Kombinasi investasi dan APBN (sarana dan pengoperasian oleh investor, pembangunan prasarana oleh APBN),” ujar Danto.
Direktur Prasarana BPTJ Edi Nursalam, sangat berharap Pemkot Bogor bisa menjalin kerjasama dengan BUMN PT INKA agar bisa menjadi dasar pemberian PSO kepada badan usaha.
“Perlu surat dari Wali Kota Bogor kepada Presiden agar program ini masuk ke dalam PSN. Pemkot Bogor juga perlu meyakinkan Pemerintah Pusat (Presiden, Kemenhub, Bappenas) bahwa tram layak dibangun di Kota Bogor. Wali Kota juga harus segera mengambil keputusan mengambil atau tidak bantuan dari tram Utrecht, Belanda. Dan yang pasti harus menyiapkan dukungan politik, sosial, fasilitas pendukung dan lain-lain untuk pengoperasioan tram,” jelasnya.
Selain diskusi, rombongan Pemkot Bogor dan DPRD Kota Bogor juga diajak untuk melihat proses produksi kereta api, LRT dan bahkan mencicipi tram produksi INKA yang menggunakan tenaga baterai. [] Humpro Setdakot Bogor
