BOGOR-KITA.com, BOGOR – Isu atau wacana pemerintah akan cetak uang sebesar Rp400-600 triliun untuk pembiayaan APBN guna penanganan covid-19, jika terjadi akan meningkatkan inflasi.
“Namun, saya tidak mau berandai andai akan dilakukan pencetakan uang sebesar Rp600 triliun,” kata ekonom Bogor yang juga Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan (Unpak) Bogor, Dr Hendro Sasongko, kepada BOGOR-KITA.com, Jumat (1/5/2020) malam.
Namun demikian, kata Hendro, dirinya ingin mengingatkan data historis, bahwa tingkat inflasi di Kota dan Kabupaten Bogor itu selalu lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional.
Target inflasi nasional tahun 2020 adalah 3,1%, jadi dalam kondisi normal, maka wajar jika target inflasi Kota dan Kabupaten Bogor tahun 2020 sedikit di atas angka tersebut.
Namun pandemi covid-19 yang melanda negara kita bersamaan dengan bulan Ramadhan dan (kemungkinan juga) Idul Fitri, sangat mungkin mengubah pola yang selama ini terjadi.
Begitu pun Hendro menyebut inflasi inflasi pada bulan-bulan ini bisa lebih rendah dari profil di periode yang sama pada tahun tahun sebelumnya.
Syaratnya tiga hal. Pertama, tidak terjadi pencetakan uang dalam jumlah yang cukup ekstrim. Kedua, pemerintah mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Ketiga, pemerintah mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Alasan – alasannya adalah, pertama, permintaan konsumsi rumah tangga yang lebih rendah karena adanya regulasi PSBB. Kedua,) penurunan harga BBM dan beberapa jenis komoditas. Ketiga, kondisi overall ekonomi yang memang sedang menurun.
Lalu apa langkah antisipasi Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor Daerah di masa pandemi ini? “Yang jelas, fokus pada upaya penanganan pandemi dengan mengutamakan keselamatan jiwa masyarakat dan utamanya para tenaga medis, no doubt (tanpa ragu, Red),” kata Hendro.
Lalu, imbuihnya, jamin pasokan kebutuhan pokok masyarakat, dan selanjutnya, pastikan bahwa masyarakat, terutama kelompok rentan mendapat pasokan kebutuhan pokok (sembako) dan bantuan tunai yang telah dijanjikan Pemerintah.
“Saya kuatir, pada saat ini sudah bergeser prioritas kebutuhan, bukan lagi APD, namun kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan program program donasi, charity, kesetiakawanan sosial dan sejenisnya,” tutup Hendro. [] Hari
