BOGOR-KITA.com – Semua anggota Fraksi DPRD Kabupaten Bogor memuji kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) empat kali secara beruntun untuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018. Hal itu disampaikan anggota DPRD saat menggelar sidang paripurna, Senin (22/7/2019).
Suasana berbeda terjadi saat sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Senin (22/7/2019). Pada sidang paripurna kali ini mengagendakan tiga pembahasan sekaligus, pertama tentang penetapan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Bogor dengan Bupati Bogor terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018, kedua penetapan persetujuan tentang pembentukan daerah persiapan Kabupaten Bogor Timur, dan yang ketiga penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) tahun anggaran 2020.
Dalam kesempatan ini, Bupati Bogor AdeYasin mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD khususnya badan anggaran yang telah memberikan masukan dan kritikan yang sangat bermanfaat. “Terima kasih kepada anggota DPRD khususnya badan anggaran yang pada saat pembahasan telah memberikan masukan dan kritikan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 hingga rancangan peraturan daerah ini disetujui dan selanjutnya dapat diproses menjadi peraturan daerah,” ucap Ade Yasin.
Ia pun menambahkan, untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tidak mudah sehingga antara Pemerintah dan DPRD harus terus bersinergi. “Pemerintah Kabupaten Bogor sudah bekerja semaksimal mungkin, hasilnya kita dapat wtp empat kali secara berturut-turut, sinergi Pemerintah dan DPRD harus terus dijaga, semua ini kan ujungnya untuk masyarakat dan kemajuan Kabupaten Bogor,” tambahnya. [] Admin / Diskominfo
