Kota Bogor

Dirut Perumda PPJ Targetkan Dua Pasar di Kota Bogor SNI 2020

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, Muzakkir menargetkan tahun 2020 mendatang status dua pasar di Kota Bogor berstandar Nasional Indonesaia (SNI).

Hal ini dikemukakan Muzakkir dalam diskusi panel bertema ‘Sinergi Menuju Penerapan SNI 8152:2015 Pasar Rakyat Guna Meningkatkan Daya Saing Pasar Rakyat’ di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Jalan Ir. H. Juanda, Rabu (4/12/2019).

Dalam diskusi ini Wali Kota Bogor, Bima Arya hadir sebagai keynote speaker.

Dalam paparannya, Bima menyebut ada empat tingkatan pasar, yakni pasar sebagai tempat mencari nafkah, pusat ekonomi, tempat wisata dan pusat peradaban.

Sebagai tempat mencari nafkah merupakan tingkatan yang paling bawah. Sebab, semua berkumpul karena pasar adalah tempat yang paling ‘basah’ dan sebagian besar pasar di Indonesia ada pada tingkatan ini.

Pasar sebagai pusat ekonomi atau pusat perdagangan. Perbedaan dengan yang pertama adalah terjadi transaksi ekonomi yang murni dan legal sesuai aturan hingga demikian dengan segala sesuatunya.

Tingkatan ketiga, pasar sebagai tempat wisata. Yang bisa dijadikan sebagai ukurannya adalah komposisi pengunjung yang bukan didominasi warga lokal, tetapi ada turis. Ukuran utama lainnya adalah lokal karakter yang terasa kuat dan semuanya sudah tertib.

Baca juga  DLH Tekankan Tempat Usaha Harus Memiliki Tempat Sampah

“Tingkatan yang paling tinggi adalah pasar sebagai pusat peradaban. Pengunjung yang datang bukan sekadar karena basic needs (kebutuhan dasar), namun mencari hal lain di luar basic needs yang sifatnya langka. Contohnya sunday market di Eropa,” sebut Bima.

Muzakkir berharap melalui kegiatan ini semua pihak yang hadir belajar bersama agar pasar-pasar di Jawa Barat menuju SNI.

Kota Bogor, katanya, sendiri belum memiliki pasar yang ber-SNI. Pada tahun 2020 nanti pihaknya berupaya dua pasar akan menuju SNI.

“Berdasarkan data di Jawa Barat baru ada 2 pasar dan di Indonesia ada 39 pasar yang sudah ber-SNI. Sebagai pengelola pasar kita harus mengubah agar bisa mengelola pasar dengan baik, membina para pedagang, konsumen dan mengaturnya. Ketiga elemen ini harus diciptakan dengan baik kedepan dalam rangka menuju pasar ber-SNI,” kata Muzakkir.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat, Eem Sujaemah menyampaikan, tahun 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengupayakan 20 pasar di Jawa Barat untuk ber-SNI.

Ketua Yayasan Danamon Peduli, Jenik D.S Andreas menambahkan, sejak 2010 pihaknya menjalankan program pasar sejahtera sebagai investasi sosial perusahaan yang fokus pada 4 komponen utama, yakni peningkatan kondisi fisik pasar, intervensi perubahan perilaku, peningkatan komitmen pemerintah dan peningkatan dukungan kepada masyarakat. Kedepan pihaknya mendorong SNI menjadi milik bersama.

Baca juga  Pasar Kebon Kembang Kota Bogor Tutup Mulai 30 April sampai 12 Mei

“Hingga saat ini ada 12 pasar yang kami dampingi dan 3 diantaranya berhasil SNI. Keterlibatan banyak pihak dalam diskusi dimaksudkan untuk membangun kesadaran dan kesepahaman bersama, agar pasar rakyat punya daya saing,” kata Jenik.

Ia menyebutkan tiga program besar Yayasan Danamon Peduli, salah satunya pasar sejahtera. Berdasarkan data nasional tahun 2015 dari 514 kota/kabupaten, ada 14 ribu pasar di Indonesia, sementara jumlah pedagang di pasar rakyat lebih dari 31.853.254.

Dirinya juga menjelaskan isu mendasar yang ada di pasar terdiri dari komoditas, ekonomi, persamaan gender, ruang publik, kesehatan, lingkungan, rantai distribusi dan pekerjaan.

“Bicara SNI, Yayasan Danamon Peduli mencoba membantu rakyat Indonesia mencapai kesejahteraan dalam bidang ekonomi yang menjadi mandatory kami. Isu pasar adalah isu kita semua,” tegas Jenik.

Dalam diskusi, paparan disampaikan para narasumber, diantaranya Kepala Subdirektorat Pengelolaan Sarana dan Distribusi kementerian Perdagangan, M.Anwar Achmad, Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standar Nasional (BSN), Heru Suseno dan Ketua Umum Yayasan Danamon peduli, Jenik D.S Andreas.

Anwar Achmad memaparkan kebijakan dan komitmen Kementerian Perdagangan dalam mengembangkan pasar rakyat, diantaranya dalam hal revitalisasi pasar yang dilaksanakan Kementerian Perdagangan dibagi menjadi empat, sebut saja revitalisasi fisik, manajemen, ekonomi dan sosial budaya.

Baca juga  Yane Ardian Dilantik Jadi Duta Thalassemia Kota Bogor

Untuk revitalisasi fisik Kementerian Perdagangan mengalokasikan anggaran untuk 1.000 pasar di Indonesia per tahun sesuai program presiden dalam 5 tahun kepemimpinannya.

“Tahun 2019 sudah ada 5.250-an pasar. Sementara untuk non fisik ada pelatihan bagi kepala pasar selama sepekan, sekolah pasar yang fokus kepada pedagang, pendampingan SNI dan yang lainnya,” ujarnya

Menurut M. Anwar Achmad, antusias dan komitmen kuat Kementerian Perdagangan dalam mengembangkan pasar rakyat harus diimbangi dukungan dan perhatian semua pihak terkait, salah satunya yang paling pokok adalah komitmen kuat kepala daerah.

Sementara itu Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standar Nasional (BSN), Heru Suseno memaparkan proses standarisasi pasar secara keseluruhan.

Dengan adanya SNI kata dia, pasar diharapkan bisa merubah image pasar rakyat menjadi lebih nyaman dan lebih baik, sehingga mampu menarik semua kalangan.

“Dengan SNI pasar ini untuk mempermudah para pelaku pasar dalam mengelola dan membangun pasar secara profesional serta memberdayakan komunitas pasar,” jelas Suseno. [] Admin/Humas Pemkot Bogor

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

65 + = 72

Terpopuler

To Top