Dampak BBM Naik, Pemkot Bogor Siapkan Rp4,6 M Untuk Bantu Warga
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana akan menggelontorkan anggaran senilai Rp4,6 miliar untuk warga yang terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
Dana sebesar Rp4,6 miliar tersebut diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU).
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan, sesuai arahan dari Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) bahwa ada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan sebanyak 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk digunakan menjadi bantuan sosial (bansos) di bidang transportasi dan UMKM.
“Jadi di Kota Bogor Insyaallah kita akan alokasikan sekitar Rp4,6 miliar, hitungan 2 persen dari DAU sisa di tiga bulan berjalan di tahun ini. Kita akan arahkan nanti untuk pengemudi angkot, mungkin juga ojek online dan UMKM,” ucap Bima Arya saat konferensi pers di Balaikota Bogor Senin, (5/9/2022).
Terkait dengan besaran dana yang akan dialokasikan ke warga termasuk teknis penyalurannya, Bima menyatakan pemkot masih menunggu juklak dan juknisnya.
“Dananya sudah siap yakni Rp4,6 miliar. Kemudian, ada hal lain yang diperintahkan pak Mendagri kepada pemerintah daerah yakni alokasi anggaran Bantuan Tak Terduga (BTT) bisa digunakan juga untuk memberikan bansos, itu akan kita rumuskan nanti besarannya berapa dan targetnya kemana,” ungkapnya.
Sementara itu, hasil rapat pembahasan antisipasi dampak kanaikan harga BBM melalui virtual dengan Mendagri, Bima menuturkan, pemerintah pusat akan mengucurkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Untuk di Kota Bogor, lanjut Bima tercatat di tahap pertama ada 43.353 keluarga yang akan menerima manfaat. BLT ini akan disalurkan oleh Kementerian Sosial melalui kantor pos senilai Rp300 ribu per keluarga.
“Ini yang akan kita pastikan, kita awasi mekanisme penyalurannya, kita akan berkoordinasi juga dengan kantor pos, camat dan lurah untuk memonitor penyaluran ini,” katanya.
Adapun antisipasi dampak kenaikan harga BBM di sektor bahan pokok, Bima mengungkapkan, pihaknya akan melakukan konsolidasi untuk selalu memonitor stabilitas bahan pokok di Kota Bogor, termasuk jalur distribusi bahan pokok.
“Jadi kalau ada kecenderungan naik, maka akan dilakukan langkah-langkah cepat. Kita akan terus berkordinasi dengan seluruh stakeholder untuk mengintensifkan gerakan pangan, gerakan keamanan ketahanan pangan, seperti menanam komuditas yang bisa mengstabilkan harga, mengurangi insflasi,” tegasnya.
Di beberapa daerah, kata Bima, inflasi naik tinggi karena beberapa komuditas tidak terkontrol seperti cabai misalnya.
“Di Kota Bogor kami akan memonitor itu secara bersama-sama melakukan langkah-langkah pro aktif untuk mendorong kegiatan ketahanan pangan sembari kita memastikan harga itu stabil semua,” pungkasnya. [] Ricky
