Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan pemeriksaan pengiriman bantuan sosial COVID-19 beberapa waktu lalu

Bansos Pandemi Covid-19 Bikin Aparat Pemerintah Tingkat Bawah Dilema

BOGOR-KITA.com, KEMANG – Bergulirnya pernyataan akan adanya bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk korban terdampak pandemi Covid-19 dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), begitu dinantikan warga realisasinya.

Namun sayang, hingga saat ini bansos yang dijanjikan tersebut belum sampai kepada masyarakat. Meskipun ada warga di beberapa wilayah yang telah dapat, namun jumlah penerima bansos jauh di bawah jumlah data penduduk terdampak Covid 19 yang diajukan aparatur tingkat bawah, mulai dari RT, RW hingga  pemerintah desa.

“Saat ini, saya kebingungan harus bagaimana? Informasi yang kami terima, bantuan yang akan datang jauh dari jumlah warga terdampak yang telah kami data dan laporkan,” ungkap seorang Ketua RW di Desa Pondok Udik, yang namanya enggan dikorankan, Minggu (26/4/2020).

Rasa khawatir akan kurangnya jumlah bantuan serta dampak yang akan muncul jika tidak terpenuhi kuota bansos, juga disampaikan Kepala Desa Pondok Udik M. Sutisna. Menurutnya, semua masyarakat melalui media massa, telah mengetahui janji pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tentang adanya bansos bahkan hingga besaran nominal bantuan yang akan diterimanya.

“Dari pendataan yang telah dilakukan RT dan RW, ada sekitar 2.850 warga terdampak. Ini di luar warga penerima PKH dan DTSK. Sangat besar jumlahnya karena ini gabungan warga pribumi dan pengontrak,” paparnya.

Entis sapaan akrabnya menambahkan, dilema akan dihadapi jika jumlah volume bansos yang datang belum sesuai dengan data yang telah diajukan. Hal ini, akan membuat banyak pertanyaan warga masyarakat, bahkan bisa menjadi pertanyaan dan pengaduan. “Karena kami wajib menyalurkan berapapun jumlah bansos yang datang, cukup ataupun tidak cukup. Sementara dari alokasi Dana Desa pun, tidak mungkin terpenuhi,” pungkasnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Desa Bantarsari Kecamatan Rancabungur Lukmanul Hakim. Menurutnya, para kepala desa dan pemerintah desa saat ini sedang bingung mencari solusi dan langkah guna menyikapi berubah – ubahnya berbagai kebijakan bansos dan lainnya. “Dilema memang. Penanganan Covid-19 dan dampaknya membutuhkan energi yang dahsyat, di tengah ekonomi kita yang sedang drop (lemah),” ungkapnya.

Sementara dari penelusuran media ini, beberapa warga terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang ditemui mengaku sangat membutuhkan bantuan. Hal ini dikarenakan usaha mereka ada yang otomatis terhenti dan adapula yang penghasilannya drastis berkurang. “Usaha sepi dan penghasilan amblas drastis. Pedagang pada tutup dan sekarang usaha saya sudah tidak berjalan,” ungkap Bejo (44) seorang pemasok daging ayam  ke warung – warung pecel ayam di wilayah Kemang.[] Fahry



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *