BOGOR-KITA.com – Pengajuan lelang pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bogor di triwulan pertama tahun 2019 menurun tajam dari tahun sebelumnya. Data dari Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULPBJ), jumlah lelang yang masuk hanya 44 pekerjaan di pertengah Maret ini.
Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya di periode yang sama yakni sekitar 147 paket pekerjaan yang diajukan.
Menanggapi hal ini, Bupati Ade Yasin mengumpulkan semua kepala dinas di Kabupaten Bogor dalam Rapat Koordinasi khusus yang berlangsung di Gedung Serbaguna I, Sekretariat Daerah (Setda) Cibinong, Kamis (14/3/2019).
“Iya (lelang-red) baru 44 yang mengajukan. Saya minta percepat. Jangan sampai numpuk karena kendala pembangunan yang akan kita hadapi banyak, utamanya adalah alam. Kita ingin lebih cepat,” tegas Ade Yasin.
Meski tidak hanya berfokus pada persoalan lelang yang masih minim, Ade Yasin mengatakan, rakor khusus ini sebagai langkah evaluasi yang dilakukan Pemkab Bogor di tahap pertama pasca pelantikan dirinya sebagai Bupati Bogor pada akhir Desember 2018.
“Kita laksanakan rakor dengan kepala dinas. Ini rakor pertama. Kita bangun MoU dengan mereka dan camat. Kita bikin perjanjian kinerja agar mereka bisa menyeimbangkan program yang telah kita sepakati,” kata Ade Yasin.
Dalam evaluasi pertama ini, Ade Yasin mengatakan akan memperhatikan dan mengaji semua program yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan SKPD tahun 2020. “Kita akan pantau dengan cermat. Jangan sampai ada program yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Kita harus maksimalkan,” ungkapnya.
Lambatnya pengajuan lelang dari SKPD tahun berdampak pada sejumlah proyek pekerjaan Pemkab Bogor. Terhitung sampai 31 Desember 2018, tujuh paket pekerjaan dengan nilai sekitar Rp19 miliar mengalami gagal lelang.
Tujuh paket tersebut di antaranya berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Sekretariat Daerah (Setda).
Berdasarkan keterangan yang ada dalam data dari ULPBJ Kabupaten Bogor, gagalnya paket tersebut di antaranya dikarenakan tidak adaya penyedia jasa yang lulus evaluasi penawaran. Tidak adanya penyedia jasa yang lulus evaluasi teknis. Tidak adanya peserta yang memasukan dokumen penawaran.
Tidak adanya peserta yang menyampaikan penawaran harga sampai dengan batas waktu akhir pemasukan dan terkahir karena hanya ada satu peserta yang menyampaikan harga sampai dengan batas waktu akhir pemasukan penawaran.
“Total ada 997 paket pekerjaan ditahun 2018 dari 33 SKPD senilai Rp1,2 triliun. Dari 997 itu 7 di antaranya mengalami gagal lelang atau tidak berlanjut,” terang Kepala ULPBJ Kabupaten Bogor, Budi CW berdasarkan rekap pelelangan ULPBJ sampai dengan 31 Desember 2018.
Tujuh paket gagal lelang tersebut kemungkinan besar akan dimasukkan ke dalam kegiatan percepatan lelang 2019. Sama halnya saat tahun 2017 dengan total paket pekerjaan 1018 paket dan 23 di antaranya masuk ke dalam kegiatan percepatan lelang di tahun 2018. [] Admin/Pkr
