913 Pendaftar PPDB Jalur Zonasi Tingkat SMP di Kota Bogor Terindikasi Bermasalah
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus melakukan penelusuran terkait kecurangan dalam Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi di tingkat Sekolah tingkat Pertama (SMP).
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan menurut data yang ia terima dari tim khusus terdapat 913 pendaftar yang terindikasi bermasalah.
“Saya meminta laporan dari tim verifikasi PPDB yang dipimpin oleh pak Irwan (Asisten Pemerintahan), dilaporkan bahwa ada 913 pendaftar yang memiliki indikasi bermasalah,” kata Bima Arya saat menggelar keterangan pers di Balaikota Bogor pada Minggu (9/7/2023).
Menurut Bima, saat ini tim verifikasi PPDB telah melakukan verifikasi faktual di lapangan sejumlah 763 orang. Dengan demikian masih ada 150 orang lagi yang masih on progres verifikasi.
“Dari angka itu 414 orang sesuai dan 155 orang tidak sesuai, artinya tidak ditemukan nama yang bersangkutan di lokasi yang didatangi tim khusus,” ujarnya.
Proses verifikasi ini, kata akan terus dilanjutkan oleh tim khusus verifikasi PPDB hingga dua hari kedepan, sebab pengumuman penerimaan PPDM jalur zonasi diundur hingga Selasa 11 Juli 2023.
“Ini tentu masih akan kita lanjutkan sampai hari terakhir, karena kita undur sampai hari selasa, jadi masih ada dua hari kedepan untuk melanjutkan. Nanti nama-nama pendaftar yang terbukti tidak ditemukan namanya di lapangan, di domisili yang didaftarakan maka nama itu akan dikeluarkan dari penaftaran PPDB, otomatis nama yang dibawahnya akan naik keatas,” jelasnya.
Kemudian untuk SMA, Bima menjelaskan semua laporan dari warga terkait dengan indikasi kecurangan akan diteruskan kepda Kantor Cabang dmDinas (KCD) Provinsi.
“Nanti data-data akan kita sampaikan tentunya berdasarkan aturan yang ada, merupakan kewenangan dari Provinsi untuk memutuskan seperti apa,” terangnya.
“Kalau kemudian tidak memungkinkan dalam waktu dekat untuk melakukan verifikasi seperti tingkat SMP yang kami lakukan, maka akan sangat terbuka nanti untuk prroses diskualifikasi berdasarkan data-data yang ada,” tambahnya.
Ia meminta masyarakat untuk terus melaporkan kepada nomor aduan jika ada undikasi pemalsuan data terkait PPDB.
“Saya minta publik untuk terus menyampaikan seluruh data terjadinya indikasi manipulasi kepada nomor aduan, jadi Pak Irwan ini tim nya akan terus bekerja untuk merespon aduan warga,” ujarnya.
“Untuk pendaftar SMP pun tidak mungkin semua dilakukan verifikasi faktual oleh kami, sangat mungkin jumlah yang bermasalah lebih dari itu. Oleh karena itu kami membuka kesempatan warga untuk memberikan masukan, kalaupun lolos menjadi siswa siswi yang diterima maka nama nama yang dicurigai bermaslaah akan ditindaklanjuti oleh tim untuk sangat mungkin di diskualifikasi,” paparnya.
Ia juga menugaskan inspektorat untuk menelusuri apabila ada pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait PPDB ini, baik di dinas maupun di wilayah.
“Ini akan terus bekerja walaupun sudah di umumkan, inspektorat akan terus menelusuri dan akan terus melakukan pemeriksaan secara khusus apabila ternyata ada yang dianggap bertanggung jawab tentu akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya. [] Ricky