BOGOR-KITA.com – United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB menggelar Diskusi Pembangunan Perkotaan Strategi Urbanisasi yang Berkelanjutan di Indonesia di Ruang Papua, Lantai 7, Menara Thamrin, Jakarta, Selasa (05/12/2017).
Pada diskusi ini diundang perwakilan sepuluh kota yang menjadi pilot project program terbaru UNDP, tak terkecuali Kota Bogor dengan diwakili Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Sonny Rijanto dan Kepala Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bappeda Naufal Isnaeni.
Diskusi ini menekankan pada enam bidang pembangunan perkotaan yang berkelanjutan yakni Pemerintahan, Transportasi, Energi, Pengelolaan Sampah, Pengurangan Resiko Bencana, Air dan Sanitasi. Tujuannya untuk melihat sejauh mana kesamaan antara program yang dibuat UNDP dengan sepuluh kota ini.
Team Leader Democratic Governance and Poverty Reduction Unit (DGPRU) UNDP Siprianus Bate Soro mengatakan, UNDP sedang menyiapkan sebuah program baru untuk menjawab tantangan perkembangan perkotaan di Indonesia. Sekarang ini dari jumlah penduduk yang ada lebih banyak tinggal di kota dan jumlah tersebut diperkirakan akan melonjak pada 2030 mendatang.
“Padahal saat ini saja sudah banyak yang menjadi keprihatinan kita terhadap kota-kota di dunia termasuk Indonesia. Mulai dari masalah transportasi, air, sanitasi, dan lainnya,” ujarnya.
Sebagai sebuah lembaga yang mempunyai komitmen untuk kemajuan kota di Indonesia, UNDP sudah menyusun sebuah program strategis untuk membantu Indonesia mengatasi persoalan perkotaan dengan cara pendekatan inovatif. Tak ayal, UNDP tidak asal dalam memilih kota sebagai kota pilot project namun, benar-benar memilih kota yang memiliki komitmen, melihat RPJMD dan keseriusan pemimpin daerah.
“Kepemimpinan daerah tetap jauh lebih penting dan menjadi kunci utama. Sebab semua persoalan yang diidentifikasi itu bukan hal baru dan sudah punya solusi tinggal bagaimana ini bisa dilakukan para pemimpinan di daerah,” katanya.
Menurutnya, sebuah kota di masa depan bukan hanya sekedar kota tetapi harus menjadi kota yang pembangunannya berkelanjutan. Kota yang membuat semua orang nyaman, sumber daya merata, akses masyarakat terhadap pelayanan publik prima dapat diperoleh dengan mudah, ada kemudahan pelayanan melalui aplikasi teknologi yang lebih inovatif dan lainnya.
“Semua kota diharapkan seperti itu. Meski tidak akan semua bisa seperti itu apalagi jika tidak diperkuat dengan komitmen. Maka kita mau dorong melalui sepuluh kota ini siapa tau ada perubahan,” tegasnya.
Dirinya menambahkan, diskusi ini baru langkah awal konsultasi bersama sepuluh kota yang ternyata memiliki kecocokan antara program yang disusun UNDP dengan kebutuhan kota di Indonesia. Selain itu, sepuluh kota tersebut juga bersedia menjadi mitra strategi UNDP.
“UNDP mitra dalam mencari solusi yang inovatif, sehingga yang diberikan UNDP lebih kepada teknikal asisten, memberikan saran pemikiran dan mencarikan solusi pembiayaan melalui tiga pihak,” jelasnya.
Sementara itu, Kabid Perencanaan Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Bogor Sonny Rijandi mengatakan, program UNDP ini banyak yang konseptual dengan Kota Bogor serta bersinergi dengan apa yang sedang, sudah dan akan dilakukan Pemerintah Kota Bogor. Sebab hal ini memang bukan hal baru namun, diakuinya masih perlu yang namanya akselerasi percepatan.
“Timingnya sangat pas dengan kebutuhan Kota Bogor saat ini misalnya di transportasi, pemukiman kumuh dan sampah,” katanya.
Menurutnya, terkait transportasi kerja sama ini memungkinkan mendorong percepatan mewujudkan angkutan massal. Pasalnya, UNDP akan membantu secara teknikal asisten dan strategi pendanaaanya. Selain transportasi, pemukiman kumuh turut menjadi bagian dari konsekuensi urbanisasi yang solusinya bukan hanya pembangunan fisik tapi juga aspek sosial ekonomi sehingga tidak lagi ada beban maintenance APBD.
“Program Kota Bogor sudah sangat on the track dan bersyukur Kota Bogor mendapat kesempatan itu. Nanti akan ada tim dari UNDP untuk mem-follow tindak lanjutnya,” pungkasnya.
Untuk diketahui, sepuluh kota pilot project UNDP yakni Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Semarang, Kota Kupang, Kota Mataram, Kota Banda Aceh, Kota Medan, Kota Pemantamg Siantar, Kota Bandar Lampung. []Admin
