Kota Bogor

Tingkatkan Peran Pengawasan, DPRD Kota Bogor Temukan Sarana Pendidikan dan Layanan Publik Tak Layak Pakai

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Memasuki tahun akhir kepemimpinan Wali Kota Bogor 2019 – 2024, DPRD Kota Bogor meningkatkan fungsi pengawasan. Berbagai kegiatan inspeksi mendadak (Sidak) di lakukan oleh setiap komisi yang ada di DPRD Kota Bogor.

Berdasarkan hasil sidak yang dilakukan oleh Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Bogor pada Rabu (22/2), DPRD Kota Bogor mendapati fasilitas kantor Kelurahan Sempur dan Kelurahan Ciwaringin serta SDN Panaragan Kidul sudah tidak layak pakai.

Tidak adanya alokasi anggaran dan kurangnya perhatian disinyalir oleh anggota DPRD Kota Bogor menjadi penyebab terjadinya kerusakan yang dapat berakibat fatal jika dibiarkan.

Sarana Kelurahan Memprihatinkan

Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono mengatakan kondisi kerusakan yang dialami oleh kantor Kelurahan Ciwaringin sangat parah. Atap yang mengalami kebocoran dan tidak pernah diperbaiki, sangat mengganggu proses pelayanan dan kerja para aparatur di kelurahan.

“Kita menyaksikan bahwa fasilitas kantor kelurahan ciwaringin kurang memenuhi persyaratan pelayanan kepada masyarkat Ciwaringin,” ujar Heri.

Untuk bisa memperbaiki kantor Kelurahan Ciwaringin, pria yang akrab disapa HC ini berjanji akan mendorong adanya belanja barang di APBD Perubahan 2023. Hal tersebut guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Baca juga  150 Warga Kota Bogor Ikut Pemeriksaan Mata Gratis KWB

“Komisi I akan mengusulkan dibangun kantor kelurahan di perubahan 2023 untuk perawatan dan perbaikan gedung ini. Mudah-mudahan jika sudah diperbaiki pelayanan kepada msayakarat bisa maksimal dan kinerja pelayanan bisa maksimal,” ungkap Heri.

Keberadaan kantor kelurahan, menurut Wakil Ketua Komisi I, Anna Mariam Fadhilah merupakan wajah dari pemerintahan Kota Bogor. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat maka sudah sepatutnya, kantor kelurahan memiliki bangunan yang representatif.

“Kami ingin warga yang datang kesini mendapatkan pelayanan yang nyaman dan pihak kelurahan bisa memberikan pelayanan dengan maksimal. Kelurahan itu kan garda terdepan, maka sudah seharusnya bisa menjadi representatif dari Pemerintah Kota Bogor,” tegas Anna.

Lebih lanjut, Anna menilai kondisi yang dialami oleh Kantor Kelurahan Ciwaringin semakin mempertegas bahwa tidak ada pemerataan pembangunan dan pemeliharaan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bogor.

Sehingga, ia menilai perlu adanya perencanaan secara menyeluruh terkait pengelolaan dan pemeliharaan aset yang sudah ada. Agar tidak ada lagi kasus yang serupa dengan kantor Kelurahan Ciwaringin.

“Tentu pemeliharaan aset ini sangat penting dan kami komisi I akan meminta kepada BKAD Kota Bogor untuk segera melakukan pendataan dan melakukan perbaikan. Terutama untuk kelurahan yang masih belum memiliki kantor,” pungkasnya.

Baca juga  Ringankan Beban Masyarakat, Rusli Bagikan 1.000 Paket Sembako

Kerusakan Sekolah Dasar

Berdasarkan hasil sidak, Komisi IV DPRD Kota Bogor mencatat, kerusakan yang dialami oleh sekolah terdiri dari plafon yang sudah jebol, ruang kelas yang tidak layak pakai, tembok rusak dan pondasi bangunan yang sudah tidak kuat.

Kondisi yang memprihatinkan ini disebut oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri semakin menambah deretan catatan buruk kepemimpinan Wali Kota Bogor Bima Arya.

Sebab, bangunan sekolah yang hanya berjarak 1 kilometer dari istana presiden dan Balaikota Bogor ini tidak pernah tersentuh bantuan dan terancam ambruk. Sedangkan pembangunan taman dan infrastruktur lainnya sangat masif dikerjakan.

“Ini memalukan. Hanya berjarak 1 kilometer dari istana presiden dan kantor Wali Kota, masih bisa kita temukan kondisi sekolah yang memprihatinkan,” ujar pria yang akrab disapa Gus M.

Tidak adanya kemauan dari Pemerintah Kota Bogor untuk memperbaiki bangunan sekolah di Kota Bogor disebut oleh Gus M dengan tidak adanya database dan campur tangan Dinas Pendidikan untuk mendata sekolah yang membutuhkan perbaikan.

Ia pun menyebut, 20 persen anggaran didalam APBD Kota Bogor yang disiapkan untuk sektor pendidikan, nyatanya masih tidak bisa memberikan kualitas pendidikan yang lebih baik di Kota Bogor.

Baca juga  Asisten Deputi Wapres Kunjungi Destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif Kota Bogor

“Kami sudah menekankan bahwa 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan harus memberikan kualitas pendidikan yang nyata. Tapi kalau begini, tentu akan kami tindak lanjuti,” tegas gus M.

Tak hanya memanggil (Disdik) Kota Bogor untuk melakukan evaluasi, tapi Gus M menegaskan akan menyurati Wali Kota Bogor Bima Arya untuk segera memperbaiki SDN Panaragan Kidul.

“Kami juga akan surati Wali Kota Bima Arya untuk menindaklanjuti perbaikan di SDN Panaragan Kidul,” pungkasnya.

Di lokasi yang sama, Kepala Sekolah SDN Panaragan Kidul, Siti Horisoh, menjelaskan beberapa kerusakan ruang kelas sudah terjadi sejak 2005 dan ruang guru sejak 2010.

Untuk memperbaiki kerusakan tersebut, pihak sekolah sudah mengajukan perbaikan setiap tahunnya. Namun, hingga saat ini, ia belum mendapatkan kepastian kapan perbaikan akan dilakukan.

“Kami sudah berusaha mengajukan ke dinas sejak Oktober dan kami juga mengajukan ke kelurahan melalui Musrenbang. Kasian anak-anak,” ujarnya.

Untuk meminimalisir kerusakan, ia pun menutup beberapa ruang kelas. Namun karena minimnya ruang yang ada, untuk kelas 5 dan kelas 6 masih dipergunakan, meski kondisi ruangan sudah terancam rubuh.

“Kalau kondisi hujan dan angin kencang, kami liburkan karena ngeri. Demi menjaga keselamatan kami pulangkan anak-anak daripada kejadian yang tidak diinginkan,” tutupnya. [] Hari/Ad

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top