Kota Bogor

Sejumlah Isu Dibahas dalam Rapat antara Pansus Covid-19 DPRD Kota Bogor dengan Bima Arya

Wali Kota Bogor Bima Arya

BOGOR-KITA.com, BOGOR  –  Sejumlah isu terkait penanganan covid-19 di Kota Bogor dibahas dalam rapat antara Pansus Covid-19 DPRD Kota Bogor dengan Bima Arya, Senin (22/2/2021). Antara lain soal ganjil genap, kasus kerumunan di The Junggle, kasus moge dan lainnya.

Secara keseluruhan, Pansus Covid-19 DPRD Kota Bogor menilai tidak ada persoalan krusial. Pansus bahkan memuji beberapa kebijakan Pemkot Bogor dalam menangani covid-19.

Usai rapat, Wali Kota Bogor Bima Arya mwengatakan, dalam rapat, memang DPRD mengkritisi beberapa langkah-langkah Pemkot Bogor. Namun untuk ganjil genap DPRD mendukung dengan beberapa hal yang harus diperbaiki atau dikuatkan.

“Ini kan Ikhtiar untuk menyelaraskan langkah-langkah penanganan covid-19 Kota Bogor. Tadi saat rapat banyak kasus yang ditanyakan oleh DPRD Kota Bogor. Memang ada informasi yang belum sampai dan ada yang baik untuk diperkuat, misal ada perkuatan ganjil genap,” kata Bima.

Bima menjelaskan, bahwa pemberlakuan ganjil genap dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB ini dilakukan untuk menghidupkan geliat ekonomi, agar tidak mengganggu produktifitas masyarakat, artinya mengecualikan masyarakat yang bekerja.

Baca juga  Inspektorat Daerah Kota Bogor, Raih Penghargaan Kapabilitas APIP Level 3

Selain itu, dalam rapat tersebut dibahas bagaimana menyiapkan sekenario ke depan, anggaran apa yang dibutuhkan, penguatan apa yang harus dilakukan termasuk membahas mengenai kemungkinan untuk mengalokasikan anggaran untuk bansos.

“Nah, mengenai bansos ini harus menunggu dulu intruksi dari pemerintah pusat lewat Kemendagri karena ini terkait dengan rasionalisasi anggaran,” jelas Bima.

Sementara itu, Ketua Pansus Penanganan Covid-19 DPRD Kota Bogor, H. Karnain Asyhar mengatakan, fokus t pansus covid-19 DPRD Kota Bogor ingin mengkonfirmasi laporan warga terkait ganjil genap kepada Pemkot Bogor dan Satgas Covid-19 Kota Bogor.

“Memang kemarin kita tahu, ada kelonggaran pengawasan di wahana wisata dan restorandi The Jungle Water Park. Itu sudah dilakukan penindakan,” tuturnya.

Baca juga  Karyawan Terpapar Corona, Pelayanan Perumda Tirta Pakuan Ditutup Sementara

Politisi PKS ini mengatakan, kasus kerumunan di The Junggle itu, menurut Pemkot Bogor, karena ada keterbatasan personel dalam pengawasan di tempat pariwisata, dan petugas hanya fokus kepada pengawasan ganjil genap.

“Tetapi langkah memberikan sanksi penutupan sementara kepada tempat pariwisata yang melanggar protokol kesehatan merupakan hal yang tepat,” kata Karnain Asyhar.

Karnain Asyhar mengatakan, pihaknya juga mngingatkan Pemkot Bogor terkait pentingnya sosialisasi protokol kesehatan. “Karena masih ada masyarakat yang belum mengakui adanya covid-19,” katanya.

Selain itu, Pansus Covid DPRD  juga menyorot tes PCR swab yang hasilnya harus menunggu lama, sampai dua hari bahkan lebih.  “Ini membuat pasien resah,” jelasnya.

Karnain menjelaskan, terkait, ganjil genap, secara umum menurunkan angka mobilitas. Ia pun mengakui ganjil genap mampu menurunkan mobilitas masyarakat. “Tapi dengan catatan kalau ada masyarakat yang (hilir mudik) tidak produktif (bukan untuk bekerja) harus ditahan,” katanya.

Baca juga  Covid-19 Kota Bogor Masih Tinggi, 67 Positif, 53 Sembuh, 1 Meninggal

Tentang penguatan, pansus berharap pemerintah tetap fokus pada penanganan kesehatan dan diharapkan ada penanganan ekonomi cepat terhadap kelompok terdampak, dan diharapkan ada usaha-usaha di bidang ekonomi untuk membantu masyarakat, dan regulasi yang melindungi mereka,” terangnya.

Ia menambahkan, untuk bansos memang  tidak terangggarkan, termsusk WiFi RW untuk menunjang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diluncurkan tahun lalu, tidak dianggarkan 2021 karena menunggu aturan dari pusat.

Namun karena pemkot menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka, akhirnya ada pergeseran anggaran, di bulan Maret 2021 akan dialokasikan kembali anggaran untuk Wifi RW untuk mendukung PJJ.

“Kami menghormati regulasi yang sudah ada dan nanti dievaluasi lagi. Kami juga diberi ruang menampung masukan masyarakat. Kami hormati saja dan kita inginkan tidak ada pembedaan termasuk ketika ada situasi moge kemarin agar tidak menjadi polemik,” pungkasnya. [] Ricky

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top