Nasional

RUU Pemilu 2020, Pilkada Masih Digelar 2022 dan 2023

BOGOR-KITA.com, BOGOR – DPR RI sedang membahas RUU Pemilu yang baru, yang draft RUU-nya diperbaiki terakhir 26 November 2020.

Apa yang berbeda atau yang baru dari RUU Pemilu 2020 ini?

Tidak banyak. Yang mendasar adalah tidak lagi dikenal istilah pilkada atau pemilihan kepala daerah. Istilahnya diganti dengan pemilu daerah. Pelaksanaannya dillakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

Tentang jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah disebutkan dalam Pasal 734 (1) berbunyi, Pemilu Daerah pertama diselenggarakan pada tahun 2027, dan untuk selanjutnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali. (2) Pemilu Nasional pertama diselenggarakan pada tahun 2024, dan untuk selanjutnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Pemilu daerah dalam hal ini adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan walikota dan wakil walikota.

Baca juga  Guru Besar IPB: ASI dan Anemia Penyebab Kenaikan Stunting di Kota Bogor

Jadi mulai tahun 2027, pemilihan gubernur, bupati, walikota dengan masing-masing wakilnya dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.

Sementara pemilu nasional adalah pemilu presiden dan wakil presiden, yang diselenggarakan bersamaan dengan pemilu DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bagaimana dengan masa jabatan kepala daerah yang terpilih pada pilkada 2017 atau 2018 yang masa jabatannya habis pada 2022 atau 2023.

Apakah memperpanjang masa jabatannya sampai 2027 pemilu daerah pertama?

Dalam BAB II tentang Ketentuan Peralihan, dalam Pasal 731 ayat (2) disebutkan, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2022.

Baca juga  Kades Cipayung Tagih Janji Wabup Soal PJU Jalur Lingkar Utara Puncak

Dalam ayat (3) disebutkan, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2018 dilaksanakan pada tahun 2023.

Oleh sebab itu kepala daerah hasil pilkada 2018 akan mengikuti pilkada pada 2023.

Setelah itu tidak ada lagi pilkada, karena diganti dengan pemilu daerah yang dilaksanakan tahun 2027.

Hal lain yang juga baru tetapi tidak terlalu mendasar dalm RUU Pemilu 2020 tersebut adalah soal ambang batas perolehan kursi di DPR RI atau parlementary threshold yang ditingkatkan dari 4 persen menjadi 5 persen.

Baca juga  Ini Kegiatan Syarifah Sofiah Sepekan Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19

Terkait DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota juga ada hal baru.

Hal baru itu adalah soal parlementary threshold. Pada UU Pemilu sebelumnya DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten Kota tidak mengenal parlementary threshold.

Dalam RUU  2020, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota mulai diberlakukan parlementary threshold.

Angka parlementary threshold kecil. Untuk DPRD Provinsi 4 persen dan DPRD Kabupaten Kota 3 persen.

Hal-hal yang biasanya krusial yakni angka presidential threshold, atau sistem pemilihan. Soal presidential threshold angkanya sama 20 persen, sedang sistem pemilihan juga sama, terbuka proporsional. [] Admin

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top