Dulu Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Masyarakat Desa BPMD), sekarang menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

Tahun 2020, Desa Kabupaten Bogor Banjir Uang, Ini Kata Kepala DPMD Ade Jaya

BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Untuk penggunaan uang yang masuk ke desa tahun 2020, sudah ada pedoman dalam Permendes maupun Perbup.

Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)  Ade Jaya Munadi kepada BOGOR-KITA.com, Minggu (10/11/2019), menanggapi berita bertajuk “Tahun 2020, 417 Desa di Kabupaten Bogor Banjir Uang” yang tayang di BOGOR-KITA.com,  10 Nopember 2019.

Dalam berita disebutkan, banjir uang tidak saja karena Bupati Bogor Ade Yasin punya program prioritas untuk desa, tetapi juga karena dana desa yang ditransfer pemerintah pusat untuk seluruh desa di Kabupaten Bogor tinggi.

Dana Pemkab Bogor yang akan dikucurkan Ade Yasin untuk seluruh atau 417 desa  di Kabupaten Bogor tahun 2020 mencapai  Rp417 miliar.

“Itu hanya untuk betonisasi jalan di 417 se-Kabupaten Bogor, dengan asumsi setiap desa mendapat jatah Rp1 miliar,” kata Ade Yasin di sela Rebo Keliling di Kecamatan Caringin, Rabu (10/72019) lalu. Tujuannya, untuk peningkatan infrastruktur jalan di desa, guna meningkatkan minat kunjungan wisatawan sekaligus mendukung brand Kabupaten Bogor The City of Sport and Tourism.

Sementara dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat tahun 2020 mencapai Rp511.839.929.000, atau lebih setengah triliun.

Total dua komponen dana ini saja sudah mencapai hampir Rp1 triliun, tepatnya Rp928.839.929.000. Jika dibagi 417 desa ((menurut Ade Jaya 416 desa, Red), maka tiap desa akan memperoleh sekitar Rp1.227.433.882.

Ade jaya menegaskan, Dana Desa, ADD, Bantuan Keuangan sudah jelas besaran yang diterima setiap desa karena ada rumusnya.

Untuk penggunaannya sudah ada pedoman pedoman dalam Permendes maupun Perbup. target target mudah dirumuskan.

“Tinggal kembali kepada kualitas dan integritas SDM dalam mengelola dana dana tersebut untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Ditambahkan, untuk administrasi keuangan sudah dibuat Siskeudes, bahkan saat ini pemerintah pusat sedang membuat Sistem Pengawasan Keuangan Desa.

“Kita juga intensifkan pembinaan kapasitas SDM Desa, termasuk kecamatan, mulai dari perencanaan sampai dengan  pelaporan. Bersama Diskominfo  kita mengembangkan Siskeudes menjadi online (saat ini masih offline). Rencana Sekolah Pemerintahan Desa juga diharapkan bisa menjadi akselerator peningkatan  kapasitas SDM desa untuk mengelola uang dan pembangunan program dan kegiatan,” tutupnya. [] Hari



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *