BOGOR-KITA.com – Terkait dengan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan izin SPAM Sentul City dan sengketa tentang biaya BPPL, melalui wadah Paguyuban Warga Sentul City (PWSC) Cinta Damai, warga meminta kepada kepada DPRD Kabupaten Bogor segera memfasilitasi public hearing.
Hal itu dikemukakan Ketua Paguyuban Erwin Lebbe dalam konferensi pers yang digelar di Ruko Jungle Land, Selasa (29/1/2019).
Dalam pertemuan forum itu, lanjut Erwin, semua pihak dihadirkan, baik eksekutif dan legislatif, PDAM Tirta Kahuripan, pihak KWSC maupun warga yang selama ini tidak turut campur atas permasalahan itu yakni PWSC Cinta Damai.
“Public hearing itu sangat penting, semuanya duduk bersama disaksikan langsung oleh semua stakeholder. Untuk apa, forum itu untuk menghasilkan solusi solusi terbaik paska adanya keputusan MA,” katanya.
Erwin juga menegaskan bahwa PWSC Cinta Damai ini merupakan paguyuban murni dari warga yang selama ini patuh terhadap regulasi yang berlaku dan selalu membayar seluruh kebutuhan yang berlaku. Jadi paguyuban ini bukan bentukan dari pengembang Sentul City, tetapi karena melihat situasi tidak kondusif warga yang selama ini diam sekarang angkat bicara.
“Paguyuban ini murni aspirasi warga dan ini para warga yang murni taat membayar selama ini, tidak ada masalah dalam pembayaran hal apapun. Jadi kami mohon kepada Pemkab dan DPRD untuk segera memfasilitasi kami,” pintanya.
Erwin menegaskan, akan ada dampak dampak sangat besar paska putusan MA, bagi warga di Sentul City. Sebagian besar warga yang patuh dan taat membayar tentunya akan dirugikan. PWSC Cinta Damai juga sudah melakukan audiensi dengan PDAM Tirta Kahuripan, dan ke DPRD Kabupaten Bogor.
“Itulah kenapa harus ada public hearing, karena di dalam pertemuan forum itu semuanya saling tatap muka dan dibahas. Supaya tidak ada lagi pengkotak kotakan, kubu sana dan kubu sini, semuanya harus sepakat mencari solusi jalan terbaik dan tidak merugikan siapapun. Ini menyangkut kebersamaan seluruh warga Sentul City, bukan hanya satu atau dua pihak saja, tetapi keseluruhan warga. Kami ingin semuanya terfasilitasi dan aspirasi diterima Pemkab Bogor dan DPRD,” tutupnya. [] Fadil
