Politisi PDIP Sentil Bima soal Sengkarut PPDB: Jangan Hanya Salahkan Pemerintah Pusat
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Politisi PDI Perjuangan Dadang Iskandar Danubrata menyentil Wali Kota Bima Arya terkait sengkarut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bogor. Dadang yang merupakan Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor meminta Bima Arya tidak hanya menyalahkan sistem zonasi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.
Hal tersebut bisa dilihat dengan tidak adanya penambahan unit sekolah di Kota Bogor selama ini. Jika keberadaan sekolah di Kota Bogor bisa merata di semua wilayah, maka menurutnya, sengkarut PPDB sistem zonasi ini tidak akan terjadi.
“Pemerintah (Kota Bogor –red) harusnya tidak hanya menyalahkan pemerintah pusat, tapi kita harus mengaca apakah pemerintah daerah sudah berpihak dalam mengaanggarkan pembangunan sekolah negeri baru. Sekarang kita lihat apakah kebijakan pemerintah kota sudah berpihak kepada hal itu,” ujar Dadang usai rapat dengan tim bentukan Bima Arya yang diketuai asisten pemerintahan Irwan Riyanto, Senin (10/7/2023).
DPRD Kota Bogor juga meminta data hasil verifikasi yang sudah dilakukan selama tiga hari ini. Diketahui dari kurang lebih 900 data yang diverifikasi, terdapat 577 data yang dinyatakan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Sedangkan untuk data yang tidak sesuai berjumlah 297 dengan sisa 36 data yang belum terverifikasi sampai rapat dimulai dan terdapat 3 data yang tidak dapat diverifikasi karena beralamat di luar Kota Bogor.
“Hari ini kita melakukan rapat gabungan untuk mengetahui carut marut PPDB melalui sistem zonasi, ucap Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata.
Kejadian atau polemik PPDB, kata Dadang sudah terjadi sejak bertahun-tahun silam. Seharusnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membuat tim verifikasi sejak awal PPDB dimulai dengan SK dan tupoksi yang jelas, sehingga bisa bersinergi dengan tim PPDB online yang sudah ada dan memiliki landasan hukum yang jelas.
“Tim verifikasi harus jelas dasar hukumnya itu apa dan masukan dari komisi, ini harusnya dibentuk dari awal agar tidak terjadi tumpang tindih. Tim verifikasi juga harus tahu tupoksinya, serta harus mengeluarkan rekomendasi dan tidak memaksakan hasilnya kepada keputusan yang dibuat oleh panitia PPDB Online nantinya,” jelas Dadang.
Kegaduhan dan kecurigaan yang saat ini terjadi di masyarakat juga dinilai oleh Dadang disebabkan karena kurang bijaksananya tim verifikasi memberikan pernyataan kepada media. Seharusnya, apa yang dilakukan oleh Tim Verifikasi bentukan Wali Kota Bogor bisa memberikan rasa kepercayaan dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Tim verifikasi harus lebih bijaksana dalam menyampaikan informasi ke media agar tidak membuat keresahan dan kegaduhan di masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga meminta kepada Pemkot Bogor agar bisa memfollow-up laporan yang nantinya dikeluarkan oleh tim verifikasi. Hal tersebut bertujuan untuk mencari siapa pelaku yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam proses PPDB di Kota Bogor.
“Hasil verifikasi harus di follow up oleh inspektorat dan kami minta untuk disampaikan ke DPRD,” ujarnya.
Sementara, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Devie Prihartini Sultani menyatakan dalam waktu dekat ini DPRD Kota Bogor akan mengeluarkan rekomendasi secara resmi untuk dijalankan oleh Pemkot Bogor. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi polemik yang akan terjadi di tahun mendatang.
“Harusnya kan ini tidak terjadi berulang-ulang. Makanya kami akan mengeluarkan rekomendasi untuk Pemerintah Kota Bogor agar tidak hanya bereaksi tapi juga memiliki perencanaan penanggulangan konflik,” jelasnya. [] Hari
