Politisasi Kades, Pemerintah dan Bawaslu Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab
BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Pengamat politik yang juga Ketua Yayasan Visi Nusantara (Vinus) Maju Yusfitriadi meminta pemerintah dan badan pengawas pemilu (Bawaslu) tidak saling lempar tanggung jawab terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan para kepala desa jelang pemilu dan pilkada 2024.
Hal itu disampaikan Yusfitriadi pada diskusi dengan tema Politisasi Kepala Desa, Menuju Kontestasi 2024 di Kantor Vinus, Cibinong Selasa (8/8/2023)
Dalam diskusi itu Yusfitriadi menyoroti kasus kepala desa yang datang dalam pertemuan politik di kediaman mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin di Perumahan Billabong untuk menghadiri agenda politik Ganjar Pranowo.
“Ini saling lempar ini yang tidak ada kepastian hukum, padahal hukumnya jelas. Harusnya akui saja jika itu sebuah kesalahan, kan selesai,” kata Yusfitriadi saat menggelar diskusi.
Menurut Yusfitriadi, di masa pemilu, kepala desa seringkali dijadikan objek untuk memenangkan salah satu kontestan baik di Pileg, Pilkada, maupun Pilpres.
Sehingga, peran pemerintah, penyelenggara pemilu, kontestan politik hingga kepala desa penting dalam melaksanakan pemilu yang damai dan adil.
Yusfitriadi menyoroti, banyaknya saling lempar aturan antara pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam menindak kepala desa yang bermain mata dengan para kontestan pemilu.
Hadir sebagai narasumber pada diskusi itu antara lain Febrianty Kepala Bidang Pemerintah Desa DPMD Kabupaten Bogor, Akademisi Unpak Dr. Irwan Darmawan dan Kepala Desa Leuwinutug Deden Saeful Hamdi. [] Hari
