BOGOR - Shahlan Rasyidi, satu dari dua pejabat  eselon III yang mendapat promosi menjadi eselon II dengan posisi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), pada mutasi, rotasi, dan promosi pertama yang dilakukan pemerintah Walikota Bima Arya Sugiarto beberapa waktu lalu, jadi sorotan dan bahan tertawaan kalangan DPRD Kota Bogor.

Hal itu terakit langkah Shahlan yang melayangkan surat permohonan dana untuk sejumlah kegiatan di dinasnya yang ditujukan langsung ke lembaga DPRD tanpa melalui Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat.

Ketua DPRD Kota Bogor, Untung W Maryono membenarkan dan menyoroti surat yang ditujukan ke Komisi D, terkait permintaan dana untuk kegiatan Disbudpar Kota Bogor tahun 2015 mendatang sebesar Rp2 miliar.

Surat itu, kontan menjadi perbincangan dan tertawaan di kalangan DPRD. Pasalnya, DPRD itu bukan lembaga pemberi bantuan maupun perealisasi dana bantuan, sehingga apa yang dilakukan pihak Disbudpar sangat tidak pada tempatnya, salah alamat.

“Surat itu dari Disbudpar ditunjukan ke DPRD dalam hyal ini Komisi D itu salah alamat. Itu salah besar. Saya langsung mengembalikan surat tersebut ke Sekretariat DPRD, dan tidak menanggapinya, karena tidak wajar,” kata Untung kepada PAKAR, di Bogor, Selasa (21/10).

Menurut Untung, permintaan anggaran, harus melalui mekanisme pemkot, tidak langsung ke DPRD. “Anggaran yang diminta juga sangat fantastis, miliaran, Pemkot Bogor harus mengkritisinya,” kata Untung. [] Harian PAKAR/Admin

Minta Dana ke DPRD, Kepala Disbudpar Jadi Bahan Tertawaan

BOGOR – Shahlan Rasyidi, satu dari dua pejabat  eselon III yang mendapat promosi menjadi eselon II dengan posisi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), pada mutasi, rotasi, dan promosi pertama yang dilakukan pemerintah Walikota Bima Arya Sugiarto beberapa waktu lalu, jadi sorotan dan bahan tertawaan kalangan DPRD Kota Bogor.

Hal itu terakit langkah Shahlan yang melayangkan surat permohonan dana untuk sejumlah kegiatan di dinasnya yang ditujukan langsung ke lembaga DPRD tanpa melalui Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat.

Ketua DPRD Kota Bogor, Untung W Maryono membenarkan dan menyoroti surat yang ditujukan ke Komisi D, terkait permintaan dana untuk kegiatan Disbudpar Kota Bogor tahun 2015 mendatang sebesar Rp2 miliar.

Surat itu, kontan menjadi perbincangan dan tertawaan di kalangan DPRD. Pasalnya, DPRD itu bukan lembaga pemberi bantuan maupun perealisasi dana bantuan, sehingga apa yang dilakukan pihak Disbudpar sangat tidak pada tempatnya, salah alamat.

“Surat itu dari Disbudpar ditunjukan ke DPRD dalam hyal ini Komisi D itu salah alamat. Itu salah besar. Saya langsung mengembalikan surat tersebut ke Sekretariat DPRD, dan tidak menanggapinya, karena tidak wajar,” kata Untung kepada PAKAR, di Bogor, Selasa (21/10).

Menurut Untung, permintaan anggaran, harus melalui mekanisme pemkot, tidak langsung ke DPRD. “Anggaran yang diminta juga sangat fantastis, miliaran, Pemkot Bogor harus mengkritisinya,” kata Untung. [] Harian PAKAR/Admin



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *