BOGOR-KITA.com – Dengan total penduduk Kota Bogor yang saat ini mencapai 1.005.012 jiwa yang terbagi menjadi laki-laki 510.722 jiwa dan perempuan 494.290 jiwa, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus melakukan upaya Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap pembangunan di Kota Bogor. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional serta Perwali Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Rudiyana mengatakan, berdasarkan Perwali tersebut Pemkot Bogor melakukan langkah-langkah mulai dari analisis gender, membentuk pokja PUG disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampai kemudian Pemkot Bogor dapat membuat perencanaan penganggaran yang responsif gender.
“PUG ini merupakan agenda nasional dimana setiap Pemerintah Daerah harus menciptakan keadilan gender termasuk di Kota Bogor,” ujarnya saat acara Rapat Koordinasi PUG di Hotel D’Anaya, jalan Pakuan, Kota Bogor Selasa (15/8/2017).
Ia menuturkan, di Rakor hari ini membahas advokasi konsep PUG di Provinsi dan Kota Bogor dengan narasumber dari Bappeda Kota Bogor, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Provinsi dan DPMPPA Kota Bogor. Selanjutnya, akan dilakukan pelatihan perencanaan penganggaran yang responsif gender bersama salah satu konsultan di kementerian pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.
“Peserta pelatihan merupakan para Kasubag Perencanaan dan Pelaporan (Renlap) disetiap OPD yang menggeluti perencanaan responsif gender,” terangnya.
Rudi menjelaskan, saat ini di Kota Bogor memang belum ada kasus yang mencuat terkait gender. Namun, di beberapa wilayah Kota Bogor angka pendidikan pada perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki. Hal itu terjadi karena masih adanya kultur masyarakat yang menganggap jika perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi.
Padahal, jika mengacu pada regulasi baik pria ataupun wanita berhak mendapatkan jaminan untuk berpartisipasi dan menikmati hasil dari pembangunan. Mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, lapangan pekerjaan, peluang usaha, dan lainnya.
“Nah ini nanti juga akan didiskusikan dan dirumuskan untuk kebijakannya seperti apa. Termasuk kaitan dalam pelayanan publik juga tidak boleh membeda-bedakan,” paparnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, kesetaraan gender terus berkembang dan disetiap daerah bisa berbeda-beda. PUG ini bagian strategis dalam perencanaan program Pemkot Bogor demi terwujudnya responsif gender.
“Program yang dirancanag harus mampu mengimplementasikan PUG baik perencanaan dan penganggarannya,” pungkasnya. []Admin
