Kab. Bogor

Rudy Susmanto Minta APBD Perubahan 2026 Prioritaskan Kebutuhan Masyarakat

BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Bupati Bogor Rudy Susmanto meminta penataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara cermat, efektif, dan terukur dengan mengutamakan pemenuhan kewajiban daerah serta kebutuhan masyarakat.

Hal itu disampaikan Rudy saat memimpin Rapat Pembahasan Rancangan APBD Perubahan TA 2026 di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (18/8/2026).

Rudy mengatakan penyusunan APBD Perubahan harus mengedepankan skala prioritas. Seluruh kewajiban daerah yang harus dibayarkan perlu terlebih dahulu diinventarisasi dan dipetakan agar anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang mendesak.

“Kita harus memastikan setiap program dan anggaran yang disusun benar-benar memiliki prioritas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai ada anggaran yang tidak efektif atau program yang tidak memberikan dampak nyata,” kata Rudy.

Baca juga  Corona Kabupaten Bogor Mengganas, 45 Positif, 11 Warga Bojonggede

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah mengevaluasi program yang belum berjalan. Program yang hingga penyusunan APBD Perubahan belum dapat dilaksanakan atau tidak memungkinkan diselesaikan dapat dipertimbangkan untuk direalokasi kepada kebutuhan yang lebih prioritas.

“Saya mengingatkan bahwa belanja daerah harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Rudy menekankan penggunaan anggaran tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan internal pemerintahan, tetapi juga untuk mendukung program yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Menurutnya, penataan APBD Perubahan membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Setiap kebijakan yang memiliki konsekuensi anggaran harus dibahas dan dikoordinasikan terlebih dahulu.

“Penataan APBD Perubahan membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Setiap pengambilan kebijakan yang memiliki konsekuensi anggaran harus dibahas dan dikoordinasikan terlebih dahulu,” katanya.

Baca juga  Rudy Susmanto Sebut DPRD Siap Bantu Pemkab Bogor Tindaklanjuti LHP BPK

Rudy juga meminta perangkat daerah tetap fleksibel dalam mencari solusi terhadap berbagai kebutuhan daerah. Namun, setiap kebijakan yang diambil harus tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[] Hari

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top