BOGOR-KITA.com, BOGOR- Sebagai salah satu upaya meningkatkan kesadaran pajak kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) membentuk program Inklusi Kesadaran Pajak.
“Pajak merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan negara Indonesia. Sebagaimana diketahui bersama, sekitar 76 persen APBN bersumber dari penerimaan pajak,” ujar Kepala Kanwil DJP Jawa Barat Catur Rini Widosari dalam kegiatan Pajak Bertutur di IPB International Convention Center, Botani Square Bogor, Jalan Pajajaran, Jumat (22/11/2019).
Rini mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, dan 20 persennya digunakan untuk anggaran pendidikan seperti pembangunan dan perbaikan sekolah, tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, sertifikasi dosen, Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan bidik misi serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Namun, kata dia, kesadaran pajak di kalangan wajib pajak masih sangat rendah. Sehingga untuk mendorong tercapainya penerimaan pajak yang optimal, perlu dipersiapkan generasi bangsa yang memiliki kesadaran pajak yang lebih baik.
“Budaya sadar pajak harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan agar kesadaran pajak menjadi salah satu karakter generasi bangsa yang cinta tanah air dan bela negara melalui kesadaran melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan,” ujarnya.
Rini menuturkan, Pajak Bertutur ini dapat menjadi langkah awal dunia pendidikan dan masyarakat untuk menanamkan kesadaran pajak sejak usia sekolah serta memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
“Jika pajak sudah diperkenalkan sejak dini, mereka akan mempunyai kesadaran perpajakan untuk menjadi warga negara yang taat dalam pelaksanaan hak dan memerlukan perpajakannya,” kata dia. [] Admin/Humas Pemkot Bogor
