Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB University Dr Sofyan Sjaf.

Dinkes Kabupaten Bogor Perlu Libatkan Civil Society Menuju Zero Gizi Buruk

BOGOR-KITA.com, DRAMAGA –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor  harus mengambil langkah-langkah preventif untuk terus menekan stunting dan gizi buruk, menuju  zero gizi buruk. Langkah-langkah itu harus dikembangkan menjadi sebuah gerakan.

Hal ini dekemukakan Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB University Dr. Sofyan Sjaf kepada BOGOR-KITA.com, Jumat (13/3/2020), menanggapi angka stunting dan gizi buruk di Kabupaten Bogor yang menurun signifikan.

Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Drg Mike Kaltarina MARS  mengatakan, hanya 100 balita penderita gizi buruk di Kabupaten Bogor.

“Jumlah balita penderita gizi buruk di Kabupaten Bogor itu tidak ribuan, tetapi hanya 100 orang. Sekali lagi hanya 100 orang pada akhir Tahun 2019 atau sekitar 0,0017 % dari 577.656 balita. Semuanya sudah kita tangani, nama- namanya ada di data kita,” kata Mike dalam jumpa pers Jumat (6/3/2020). https://bogor-kita.com/hanya-100-balita-penderita-gizi-buruk-di-kabupaten-bogor/

Sementara angka stunting di Kabupaten Bogor dari 32,9% tahun 2018 jadi 19,08 tahun 2019.

“Penurunan ini diketahui dari hasil penimbangan balita di posyandu,” kata Mike di Cibinong, Senin (2/3/2020). https://bogor-kita.com/stunting-di-kabupaten-bogor-turun-dari-329-tahun-2018-jadi-1908-tahun-2019/

Sofyan Sjaf  mengamini data tersebut. Terpenting, menurut Sofyan Sjaf  adalah bagaimana terus menekan angka stunting dan gizi buruk. Dalam  hal ini, Dinkes Kabupaten Boor perlu mengambil langkah-langkah yang bersifat preventif. “Ajak seluruh komponen untuk  membangun gerakan zero gizi buruk dan stunting. Libatkan perguruan tinggi sebab mereka punya data dan pendekatan. Libatkan juga perusahaan untuk bersama-sama membangun gerakan bersama,” kata Sofyan Sjaf .

Selain itu Dinkes perlu membangun roadmap zero gizi buruk dan stunting dengan mengoptimalkan peran posyandu yang bukan hanya melaksanakan kegiatan seremonial, tapi juga sebagai wadah antisipasi terjadinya gizi buruk.

“Dinkes harus fokus dengan data yang presisi, dan harus melibatkan berbagai komponen tidak hanya pemerintah tapi juga civil society,” tutupnya. [] Hari



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *