BOGOR-KITA.com, BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin menyampaikan LKPJ atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun 2019, di hadapan DPRD Kabupaten Bogor, Selasa (14/4/ 2020).
Dalam LKPJ itu diketahui realisasi APBD yang semula diposisikan defisit, realisasinya surplus. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Bogor juga meningkat dari dari 69,69 poin menjadi 70,41 poin.
“Realisasi APBD Kabupaten Bogor 2019 patut diapresiasi,” kata ekonom yang juga Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan (FE Unpak) Bogor Dr Hendro Sasongko kepada BOGOR-KITA.com, Sabtu (18/4/2020).
Dr Hendro juga menjelaskan prediksi ekonomi Kabupaten Bogor tahun 2020 di tengah energi pemerintah yang difokuskan pada penanganan pandemi corona atau covid -19.
“Jelas sekali terjadi contagion effect,” kata Hendro.
Berikut keterangan lengkap Hendro mengenai realiasi APBD 2019 dan prediksi APBD 2020.
Apresiasi
Pertama, komentar saya atas profil APBD 2019 sebagaimana yang dijelaskan Bupati Bogor dalam LKPJ Tahun Anggaran 2019. Tampak terjadi variance positif (realisasi lebih tinggi dibandingkan anggaran) pada sisi penerimaan sekitar 6,24%, sementara di sisi belanja, realisasi lebih rendah 7,47% dibandingkan anggarannya. Dampaknya adalah terjadi surplus APBD 2019 sekitar Rp 366,7 milIar.
Profil realisasi ini berbeda cukup jauh dengan profil anggarannya, yang diposisikan terjadi defisit sekitar Rp 738,5 milyar.
Setidaknya ada 3 hal yang bisa ditarik dari profil realisasi 2019 ini.
Pertama, Pemkab Bogor mampu melebihi target penerimaan, dan capaian ini patut diapresiasi.
Kedua, penyerapan anggaran belanja yang tidak sesuai target, yang mengindikasi adanya program program belanja yang tidak berjalan sepenuhnya
Ketiga, terjadi efisiensi penggunaan anggaran belanja karena kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah.
Saya berharap poin 1 dan 3 yang dominan menggambarkan profil realisasi APBD 2019, dan jika memang karena faktor faktor itu, kita harus memberi apresiasi kepada kinerja pimpinan daerah.
Itu dari segi besaran keuangannya, tapi jangan lupa, bagaimana pencapaian program program yang terkait dengan 5 fokus sektor pembangunan, yaitu kualitas dan aksesibilitas pendidikan, kualitas kesehatan, peningkatan daya saing ekonomi, pemerataan pembangunan dan kenyamanan masyarakat?
Saya yakin hal ini sudah diukur oleh Pemkab Bogor karena konsep performance based budget sudah menjadi salah satu prinsip penganggaran pemerintah.
Kita juga maklum, jika dinamika ekonomi global dan sosial politik, mewarnai kondisi tahun 2019, jadi kinerja pemerintahan tahun 2019 juga harus memperhitungkan dinamika tersebut.
Lalu bagaimana dengan perjalanan APBD 2020?
Jelas sekali akan terjadi kontraksi dari target target yang telah ditetapkan karena wabah pandemik covid-19 yang belum jelas kapan berakhirnya.
Dari sisi makro, pemerintah pusat sudah melakukan banyak revisi target target, termasuk pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran, dan beberapa indikator lainnya.
Outlook perekonomian dunia yang disampaikan IMF beberapa hari lalu, bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global terkontraksi sampai minus 3%.
Laporan tersebut menyatakan bahwa negara negara Asia saja yang mampu mengalami pertumbuhan positif sekitar 1%, dan Indonesia diproyeksikan menjadi negara yang masih mampu tumbuh positif, sekitar 0,5%.
Memang angka ini agak berbeda dengan yang dirilis oleh beberapa lembaga lain, namun setidaknya memberi gambaran, betapa besar tantangan yang dihadapi negara kita dalam tahun 2020 ini karena dampak pandemi covid-19. Dengan masih terasanya dampak perang dagang AS dan Tiongkok, perang harga minyak antara Arab Saudi dan Rusia, pelemahan nilai rupiah dan indeks bursa pasar modal, maka cukup paripurna masalah yang dihadapi negara kita ini.
Bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Kabupaten Bogor? Jelas sekali terjadi contagion effect atau situasi di mana terjadi kejutan dalam ekonomi atau wilayah tertentu menyebar dan mempengaruhi orang lain dengan cara pergerakan harga yang signifikan pada hampir seluruh sektor.
Dengan melihat “tradisi” komparasi dengan rata rata pertumbuhan ekonomi nasional, di mana Kabupaten Bogor selalu berada di atas rata rata, tentu tidak berlebihan bila Pemkab Bogor menargetkan kontraksi pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga.
Hanya yang perlu dicatat adalah, dalam kondisi pandemi saat ini, seluruh energi dan upaya tetap harus pada keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat Bogor, berapapun cost-nya, sementara target ekonomi, sementara dipinggirkan dahulu.
Jika upaya pemulihan kesehatan dan penanganan dampak pandemi mampu dilakukan secara efektif, Insya Allah roda perekonomian juga akan bergerak.
Regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat yang terkait dengan dampak covid-19 terhadap perekonomian, yaitu Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan covid,19, lalu Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan covid-19, serta Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN Tahun Anggaran 2020, yang dikombinasikan dengan regulasi terkait lainnya, sewajarnya mampu dijadikan pijakan Pemkab Bogor untuk menyiapkan berbagai program pemulihan pembangunan daerah.
Fokus saat ini untuk postur APBD jelas, yaitu realokasi dan refocussing anggaran kepada sektor sektor yang terkait dengan penanganan dampak covid-19.
Saya yakin hal ini sudah menjadi perhatian pengambil keputusan di Pemkab Bogor, tapi postur realisasi APBD 2019 yang relatif sehat, dapat dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan di sisa tahun 2020 ini melalui penetapan APBD Perubahan, dengan kata kata kunci: fokus, efisien, bersatu, berpihak kepada ekonomi kerakyatan dan masyarakat ekonomi rentan, serta yakinkan bahwa kerja keras adalah ibadah.
Lupakan capaian target awal yang telah dicanangkan untuk tahun 2020 ini, fokus pada penanganan pandemi, sehingga target tahun depan dapat menjadi fase turn-arround pembangunan ekonomi Kabupaten Bogor.
Yang saya harapkan, termasuk dalam fokus perubahan anggaran 2020 maupun rencana anggaran 2021, adalah bagaimana membangun kemandirian ekonomi dengan melibatkan peran pelaku UMKM sebagai salah satu aktor utama, bagaimana Pemkab berperan dalam membangun infrastruktur jaringan bisnis berbasis IT yang ramah dengan kelompok UMKM tersebut (kita belajar dari dampak pandemi dan PSBB terhadap model bisnis dan sistem distribusi logistik), dan bagaimana Pemkab Bogor juga berperan sebagai katalisator dalam skema ekonomi dan rantai nilai usaha dari kelompok tersebut.
Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan tetap memberi kesempatan kepada Para Pemimpin Daerah ini untuk mampu berkhidmat kepada rakyatnya. [] Hari
