BOGOR-KITA.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor mengusulkan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membangunan jalan layang (fly over) atau jalan bawah tanah (underpass) sebagai solusi mengatasi terjadinya kecelakaan dan kemacetan di pintu rel kereta api baik itu di Villa Asia, Susukan, Bojonggede,
Menanggapi usulan Pemkab Bogor tersebut, BPTJ melalui Direktur Prasarana Edi Nursalam bersama jajaran pun langsung melihat lokasi di Villa Asia, Susukan, Bojonggede untuk nantinya membuat feasibility study (FS).
“Kami akan membuat FS atau kajian dengan beberapa pertimbangan seperti lahan, arus lalu lintas, dampak lingkungannya dari risiko banjir,” kata Edi saat meninjau lokasi di sekitaran Jalan Villa Asia, Susukan, Bojonggede pada Kamis (25/7/2019).
Edi mengemukakan, perlintasan KRL Bojonggede menjadi salah satu prioritas di wilayah Jabodetabek karena sering terjadi kecelakaan dan lalu lintas KRL cukup padat sehingga kerap menimbulkan kemacetan di Jalan Raya Bojonggede.
Pihaknyan pun memerlukan bantuan Pemkab Bogor untuk pembebasalan lahan yang diperlukan untuk menata kawasan di sekitar jalan ini.
“Untuk biaya pembangunan, kita masih pelajari. Anggarannya berkisar Rp50-100 miliar untuk fisik,” katanya.
Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin mengungkapkan, butuh anggaran sekitar Rp10 miliar untuk membebaskan lahan di sekitar bakal underpass Bojonggede. “Tapi kita lihat dulu FS nya seperti apa dan DED. Kebutuhan lahannya berapa. Tapi diperkirakan sekitar Rp10 miliaran,” katanya.
Menanggapi rencana Kemenhub tersebut, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan yang ditemui usai menerima Direktur Prasarana Edi Nursalam bersama jajaran di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong mengatakan, pembangunan underpass merupakan hasil kajian konsultan yang mengatakan bahwa di titik tersebut tidak bisa dibuat fly-over atau jalan layang karena ketinggian panel kereta di bawahnya dan lain lain.
“Kalau bangun underpass memang akan ada pergeseran seperti terminal dimundurkan,” jelas Iwan.
Ditambahkan, juga akan ada beberapa pembebasan lahan, seperti beberapa rumah penduduk dan lahan lapangan sepakbola.
“Namun, pembangunan bisa dibuat efisien dengan tidak memakan banyak biaya pembebasan,” kata Iwan.
Iwan memastikan, pembangunan dilakukan murni oleh BPTJ dengan tanggung jawab oleh Pemkab Bogor seperti pembebasannya.
“Anggaran sementara untuk pembebasan lahan itu Rp10 miliar,” pungkasnya. [] Admin/Diskominfo Kabupaten Bogor
